Edisi Rabu, 11 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

NPL BPR dan BPRS di Bali Turun ke 11,27 Persen pada September 2026

OJK Provinsi Bali mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) BPR dan BPR syariah di Bali berada di level 11,27 persen pada September 2026, turun dari 14,88 persen setahun sebelumnya. Perbaikan itu disampaikan Kepala OJK Bali, Parjiman, bersama data kinerja industri yang mencakup aset, kredit, dan dana pihak ketiga. Kredit UMKM tumbuh lebih lambat daripada kredit non-UMKM.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 2 menit baca
Tampilan mendetail dari uang kertas 5 dan 20 euro yang memperlihatkan desain mata uang Eropa.
Ilustrasi · Foto: Lukasz Radziejewski / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Rasio kredit bermasalah (NPL) BPR dan BPR syariah di Bali membaik. Angkanya 11,27 persen pada September 2026, sedangkan setahun sebelumnya 14,88 persen.

OJK Provinsi Bali mengaitkan perbaikan itu dengan penerapan tata kelola dan prinsip kehati-hatian. Rasio yang dimaksud adalah NPL gross.

Paparan ini muncul dalam Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali di Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Selasa (3/11/2026). Acara itu mengusung tema 'Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan'.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menilai BPR dan BPRS menempati posisi strategis bagi ekonomi daerah. Alasannya, lembaga ini dekat dengan masyarakat dan pelaku UMKM. "BPR dan BPRS punya posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM," kata Parjiman.

Dana pihak ketiga (DPK) terhimpun Rp18,22 triliun, naik 1,75 persen.

Penyaluran kredit tercatat Rp14,17 triliun, tumbuh 5,66 persen. Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) berada di 77,73 persen. Menurut data per Juli 2026, Bali memiliki 120 BPR dan satu BPR syariah.

Portofolio UMKM bernilai Rp6,67 triliun, setara 47,10 persen dari seluruh kredit. Pertumbuhannya 1,59 persen secara tahunan. Kredit non-UMKM tumbuh 9,56 persen, lebih tinggi daripada UMKM. Pertumbuhan kredit yang melampaui DPK pun lebih banyak ditopang segmen non-UMKM.

Parjiman menyatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM. Ia menyebut khususnya usaha mikro dan kecil yang berpotensi berkembang dan berkontribusi bagi perekonomian lokal.

Pada tingkat nasional, kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan hingga September 2026 menjadi Rp9.245 triliun. Ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Penurunan NPL dari 14,88 persen ke 11,27 persen patut dicermati bersama kenaikan CAR menjadi 28,66 persen. Keduanya dapat dibaca sebagai tanda bantalan permodalan BPR/S di Bali menguat, meski angka NPL masih berada di level dua digit. Apakah tren ini berlanjut menjadi pertanyaan yang bergantung pada data periode berikutnya.

Struktur pertumbuhan kredit juga berpotensi menjadi perhatian. Kredit UMKM hanya naik 1,59 persen, jauh di bawah kredit non-UMKM yang tumbuh 9,56 persen, padahal porsi UMKM hampir separuh dari total kredit. Pernyataan Parjiman soal perlunya penguatan orientasi pembiayaan ke UMKM tampaknya selaras dengan tema evaluasi yang digelar di Nusa Dua. Di tengah pertumbuhan ekonomi Bali triwulan II 2026 sebesar 5,78 persen, arah penyaluran kredit BPR/S dapat memengaruhi seberapa jauh pelaku usaha kecil ikut merasakan manfaatnya.

Topik: OJK Bali, BPR

Baca juga

Terbaru