Edisi Rabu, 11 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Bali Daerah Pertama Pakai ARISE untuk Menakar Beban Fiskal Akibat Bencana

Pemerintah Provinsi Bali tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia yang memakai Dashboard ARISE guna menakar kesiapan keuangan daerah menghadapi bencana. Gubernur Wayan Koster membuka pelatihan penggunaannya di Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026), dan meminta sistem itu dipakai berkelanjutan dalam perencanaan anggaran.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 3 menit baca
Wanita menjual produk segar di pasar yang sibuk di Pontianak, Indonesia.
Ilustrasi · Foto: Rizky Rianto / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan ARISE, perangkat analisis berbasis data untuk menguatkan daya tahan keuangan daerah ketika bencana datang. Gubernur Bali Wayan Koster membuka pelatihan penggunaan Dashboard ARISE di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, pada Selasa (10/11/2026).

Dashboard tersebut dirancang untuk memetakan potensi kerugian ekonomi, menghitung beban fiskal, dan menyiapkan pembiayaan bila terjadi bencana. Nama ARISE merupakan singkatan dari Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience.

Peserta mempelajari risiko fiskal, mencoba langsung sistemnya, membahas studi kasus, dan mengikuti simulasi kelompok.

Koster menegaskan agar sistem ini tidak berhenti sebagai urusan serah terima. "pemanfaatan Arise tidak boleh berhenti pada kegiatan serah terima sistem secara seremonial," kata Wayan Koster. Ia menyebut perlunya penambahan kemampuan sumber daya manusia, pembaruan data secara berkala, dan pemakaian yang konsisten.

Menurut Koster, kesiapsiagaan bencana tidak cukup bertumpu pada infrastruktur fisik dan tanggap darurat. "Kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat, tetapi juga harus didukung ketahanan fiskal yang kuat," kata Wayan Koster.

Ia juga menyebut manfaat konkret dashboard itu. "Melalui pemanfaatan Dashboard Arise, kita bisa memetakan, mengukur, dan mengantisipasi potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana secara lebih terukur," kata Wayan Koster.

Keluaran analisis ARISE diharapkan dimasukkan ke dalam siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, termasuk saat APBD disusun. Koster memerintahkan Bappeda, BPKAD, dan BPBD Provinsi Bali mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh.

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Adriyanto, memberi apresiasi kepada Pemprov Bali sebagai pelaksana pertama ARISE. DJPK menilai langkah ini layak dijadikan model percontohan nasional.

"Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan besar terhadap keamanan dan aktivitas ekonomi. Pemanfaatan ARISE diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi risiko secara dini," kata Adriyanto.

Koster memandang Bali, sebagai destinasi wisata dunia yang rawan berbagai bencana alam, memerlukan pengelolaan risiko yang menyeluruh. Ia berterima kasih kepada Kementerian Keuangan, khususnya DJPK, serta UNDRR, Institut Teknologi Bandung, dan pihak lain yang mendukung ARISE di Bali.

Langkah itu juga dikaitkan dengan Sad Kerthi, meliputi Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Bagi pemerintah daerah lain, pengalaman Bali dapat menjadi rujukan tentang cara memindahkan urusan bencana dari ranah tanggap darurat ke ranah perencanaan keuangan. Fakta bahwa sistem ini menghitung beban fiskal dan menyiapkan pembiayaan bencana menunjukkan fokusnya pada kesiapan anggaran, bukan semata penanganan di lapangan.

Ketegasan Koster agar sistem tidak berhenti pada serah terima seremonial patut dicermati, sebab nilai dashboard bergantung pada data yang dimutakhirkan dan pemakaian yang konsisten. Keterlibatan Bappeda, BPKAD, dan BPBD mencerminkan bahwa perencana, pengelola keuangan, dan penanggulangan bencana perlu bekerja dengan data yang sama. Menjadi pertanyaan seberapa jauh hasil analisis benar-benar memengaruhi penyusunan APBD, dan hal itu baru dapat dinilai ketika siklus anggaran berikutnya berjalan. Mengingat Bali sangat bergantung pada keamanan dan aktivitas ekonomi pariwisata, ketepatan pemetaan risiko dapat berpengaruh pada kesiapan daerah menopang pemulihan.

Topik: Provinsi Bali

Baca juga

Terbaru