Komisi IV DPRD Bali Dorong Perda Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

DENPASAR, KULKUL — Komisi IV DPRD Bali mengusulkan pembentukan perda inisiatif dewan yang mengatur perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Usulan itu muncul setelah rapat bersama BPJS Ketenagakerjaan Banuspa.

"Kami di DPRD Bali akan melaporkan rencana pengusulan perda inisiatif dewan ini kepada pimpinan DPRD setelah menerima pemaparan dari BPJS Ketenagakerjaan," kata I Nyoman Suwirta.

Suwirta menegaskan usulan itu belum melangkah jauh. "Perda ini masih dalam tahap usulan dan pengkajian urgensi karena drafnya sendiri belum dibikin," kata I Nyoman Suwirta.

Sasaran utamanya adalah pekerja bukan penerima upah pada desil 1 sampai 5. Kelompok ini meliputi buruh, tukang panggul pasar, petani, dan nelayan. Petani, menurut Suwirta, dapat didaftarkan lewat keanggotaan subak.

Regulasi yang digagas akan menitikberatkan pada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua untuk pekerja yang tak berpenghasilan tetap. Soal sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya, ketentuannya perlu dikaji dengan menyesuaikan aturan yang lebih tinggi.

Bali kini hanya memiliki perda ketenagakerjaan umum yang belum mengatur secara khusus perlindungan lewat BPJS Ketenagakerjaan. Di tingkat nasional, baru Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur yang punya perda spesifik jaminan sosial ketenagakerjaan.

Suwirta mengaitkan usulan ini dengan amanat konstitusi. "Berbicara perlindungan masyarakat, Pasal 28A ayat 3, setiap orang berhak mendapat jaminan sosial," kata Nyoman Suwirta. Ia juga menyebut perda sebagai jalan yang harus ditempuh. "Satu-satunya jalan adalah melalui Perda yang harus kita miliki," kata I Nyoman Suwirta.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan Banuspa menyatakan dukungan. "Adanya perda nanti tentu akan memperkuat regulasi yang ada dan mengikat semua pihak untuk terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Agus Theodorus Parulian Marpaung, Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Banuspa.

Pemicu usulan adalah rendahnya kepesertaan. Cakupan di Bali baru 48 persen, jauh di bawah capaian jaminan kesehatan. Pekerja penerima upah yang terdata mencapai 65 persen dan pekerja bukan penerima upah 38 persen, sedangkan targetnya 54 persen pada 2027 sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.

Angka lebih rinci disampaikan Suwirta: penerima upah terdata 65,93 persen dan bukan penerima upah 38,97 persen. "Untuk penerima upah yang terdata baru 65,93 persen dan bukan penerima upah 38,97 persen masih menjadi catatan," kata Nyoman Suwirta.

Suwirta meminta BPJS Ketenagakerjaan menghitung pekerja bukan penerima upah berdasarkan desil. Peserta desil 1 sampai 5 ditanggung APBD, tetapi belum semuanya terdaftar. Pada desil 6 sampai 10, kebanyakan pekerja masih membayar mandiri.

Soal iuran, Suwirta menyebut kisarannya Rp16.000 hingga Rp19.000 per orang dan menilainya terjangkau dengan dukungan pemerintah maupun pemberi kerja. Besaran Rp16.800 per bulan juga disebut dalam pemberitaan lain. Ia menambahkan bahwa perusahaan sebenarnya mampu menanggung premi itu. "Ini harus digenjot karena, perhitungan premi Rp16.000 sebenarnya bisa dilakukan perusahaan," kata Nyoman Suwirta.

Sebelum perda disahkan, Suwirta mendorong BPJS Ketenagakerjaan menggandeng LPD, koperasi, dan Dekopinwil untuk menjaring peserta.

Komisi IV juga meminta pemerintah pusat meninjau aturan pajak atas klaim Jaminan Hari Tua yang nilainya melebihi Rp50 juta. "Tidak selayaknya klaim jaminan hari tua masyarakat yang memasuki usia pensiun dipotong pajak, sehingga regulasi tersebut harus ditinjau ulang," kata I Nyoman Suwirta.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan klaim Rp1,5 triliun kepada 134 ribu pekerja ber-KTP Bali. Untuk kecelakaan kerja di jalan raya, klaim awal ditanggung Jasa Raharja sampai Rp20 juta. Setelah itu BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan dengan perawatan tanpa batas biaya dan penggantian penghasilan.