Gerindra dan Golkar DPRD Karangasem Soroti Penyertaan Modal BPD Bali dan Defisit APBD 2027

DENPASAR, KULKUL — Fraksi Gerindra DPRD Karangasem mempertanyakan rencana pemerintah kabupaten menyetor tambahan modal kepada PT BPD Bali. Fraksi itu menilai langkah tersebut dapat memperberat beban fiskal daerah yang pendapatannya terbatas dan berisiko mengalami defisit struktural.

Pandangan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Karangasem pada Senin (2/11/2026). Agenda sidang adalah pandangan umum fraksi atas empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan eksekutif.

Menurut Gerindra, dividen dari BPD Bali baru terasa setelah waktu yang panjang dan belum tentu sepadan dengan kebutuhan likuiditas APBD dalam jangka pendek hingga menengah.

Untuk Jamkrida Bali Mandara, fraksi ini menyatakan mendukung penguatan permodalan. Syaratnya, tambahan modal diiringi sumbangan nyata bagi PAD lewat dividen atau pembagian laba.

Gerindra juga mendorong eksekutif menggali PAD dari pariwisata, retribusi daerah, dan pembenahan tata kelola BUMD. Fraksi itu meminta pula agar pengeluaran operasional yang bersifat seremonial dipangkas.

Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menjelaskan, suntikan modal untuk Jamkrida dimaksudkan menguatkan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM yang terkendala agunan.

Pemkab akan menjalin koordinasi dengan BPD Bali guna memperoleh data debitur, penyaluran kredit, suku bunga, agunan, dan sebaran pembiayaan di tiap sektor usaha.

"Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mengukur kontribusi BPD Bali terhadap perekonomian masyarakat daerah," kata Gus Par, sapaan bupati.

Untuk Jamkrida, pemerintah daerah berencana meminta data jumlah UMKM yang dijamin, nilai kreditnya, serta sebarannya menurut kecamatan dan sektor.

"Data tersebut nantinya agar disampaikan berdasarkan informasi resmi perusahaan, sehingga manfaat investasi daerah dapat diketahui secara objektif dan terukur," kata Gus Par.

Di sidang yang sama, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah mencermati kemampuan fiskal serta aturan batas defisit saat menyusun RAPBD 2027. Pandangan fraksi dibacakan anggotanya, I Nengah Sumardi.

RAPBD 2027 dirancang dengan pendapatan daerah Rp1,762 triliun dan belanja Rp1,920 triliun. Selisihnya menghasilkan defisit sekitar Rp157,88 miliar, atau 8,96 persen dari pendapatan, yang rencananya ditutup lewat pos pembiayaan daerah.

"Apabila rencana defisit melampaui batas tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan ketentuan persetujuan Menteri Keuangan," kata Sumardi.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa keseimbangan administratif APBD harus disertai kepastian sumber pembiayaan, kemampuan fiskal, dan hitungan risiko pelaksanaan anggaran.

Bupati Parwata menyatakan optimalisasi PAD akan ditempuh secara realistis, terukur, dan berbasis data.

"Pemerintah daerah sependapat bahwa proyeksi SiLPA harus disusun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan," kata I Gusti Putu Parwata.