Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Demer Soroti Arus Wisata Bali Terpusat di Selatan, Bangli dan Daerah Lain Tertinggal

Anggota DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menilai pariwisata Bali menumpuk di wilayah selatan, sementara Bangli, Karangasem, dan Jembrana tertinggal. Ia menyampaikannya di Dermaga Danau Batur, Desa Kedisan, Kintamani, Bangli, Sabtu (7/11). Pada hari yang sama di Nusa Dua, Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung ketimpangan antarwilayah di Bali.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 5 menit baca
Berbagai uang kertas Euro dalam denominasi 10, 20, dan 100 di permukaan gelap, menyoroti mata uang Eropa.
Ilustrasi · Foto: Markus Spiske / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Anggota DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menyoroti pemusatan arus wisatawan di Bali Selatan yang dinilainya membuat sejumlah kabupaten lain tertinggal. Daerah yang ia sebut adalah Bangli, Karangasem, dan Jembrana. Dalam keterangan lain, Klungkung ikut disebut sebagai daerah yang semakin tertinggal.

Demer menyampaikan hal itu ketika ditemui dalam kunjungannya ke Dermaga Danau Batur di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Sabtu (7/11). Ia menyebut upaya pemerataan pariwisata sebagai agenda yang sedang ia perjuangkan.

"Inilah (pemerataan pariwisata di Bali) yang sedang saya perjuangkan," kata Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Menurut Demer, pariwisata di kampung halaman belum berkembang pesat. Akibatnya, putra-putri daerah terpaksa mencari penghidupan ke Bali Selatan. Ia menambahkan bahwa lapangan kerja di daerah asal belum memadai. Generasi muda dari kawasan utara, timur, dan barat Bali pun bermigrasi ke selatan karena kesempatan kerja di daerahnya terbatas.

Dari sisi sebaran modal, investasi di Bali masih berpusat di kawasan Sarbagita, yang meliputi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Porsinya mencapai sekitar 92 persen dari total investasi. Angka serupa juga dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terpusat di wilayah tersebut.

Demer mengaitkan pemusatan itu dengan moratorium pembangunan di Bali Selatan yang dicetuskan Bappenas pada 1996. Menurut dia, moratorium tersebut tidak dipatuhi sehingga pariwisata tersentralisasi. Ia menyatakan pemerintah kabupaten/kota tidak menggubrisnya sampai masa berlakunya habis. Kawasan sempadan jurang pun turut digarap untuk pariwisata.

Kajian Bappenas kala itu memprediksi bahwa konsentrasi pembangunan berlebihan di satu titik akan memicu persoalan serius. Persoalan yang diperkirakan mencakup hilangnya daya dukung lingkungan, kerusakan bentang budaya, dan keterbatasan infrastruktur jalan.

Demer juga menyinggung dampak migrasi terhadap kehidupan desa. Menurut dia, banyak anak muda Bali meninggalkan adat dan budaya di kampung halaman. Ia menyebut rumah-rumah banyak yang kosong dan kegiatan ayah-ayahan di desa adat tidak dapat berjalan.

"Rumah banyak kosong dan ayah-ayahan di desa adat tidak dapat terlaksana," kata Gde Sumarjaya Linggih alias Demer.

Di bidang layanan dasar, Demer menilai kesenjangan fasilitas kesehatan antara Sarbagita dan wilayah utara, timur, serta barat Bali tidak adil. Ia menyebut kondisi itu mengabaikan sila kelima Pancasila. Menurut dia, Sarbagita memiliki fasilitas kesehatan berbayar yang memadai, sedangkan daerah lain masih kesulitan mencari fasilitas kesehatan terdekat.

Demer mendesak pemerintah daerah bertindak. Ia berharap Gubernur Bali I Wayan Koster mengalokasikan anggaran yang memadai guna menggerakkan perekonomian di luar Bali Selatan.

"Jika terus seperti ini, berarti kan tidak ada pemerintahan di Bali ini," kata Demer.

Ia menyampaikannya seusai menghadiri Wisuda Sarjana XLV dan Pascasarjana XVIII Universitas Ngurah Rai di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (7/11/2026).

AHY menyinggung kemacetan, kepadatan penduduk, dan tekanan terhadap lingkungan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan pariwisata. Ia menyoroti pula lonjakan kendaraan pribadi. Menurut dia, kemacetan dapat mengurangi daya saing Bali sebagai destinasi internasional.

"Kalau semakin macet, akan mengurangi daya saing Bali," kata Agus Harimurti Yudhoyono.

AHY menyebut jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali tercatat lebih dari 7 juta orang. Ia menyatakan hampir 45 persen wisatawan mancanegara masuk melalui Bali.

"Mungkin hampir 45 persen wisatawan mancanegara itu datangnya ke Bali," kata Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam kesempatan itu AHY juga menyinggung ketimpangan ekonomi antarwilayah. Ia mencontohkan Kabupaten Badung yang produk domestik brutonya jauh melampaui kabupaten/kota lain. Bali sendiri memiliki sembilan kabupaten/kota.

"Tidak boleh terjadi ketimpangan yang sangat menganga antar kabupaten kota yang ada di Bali," kata Agus Harimurti Yudhoyono.

Untuk mengurai kemacetan, pemerintah pusat disebut tengah menggenjot pilihan angkutan massal. AHY mengaku beberapa kali berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata, termasuk soal kemungkinan memanfaatkan water taxi.

Isu lain yang ia sebut adalah pengelolaan sampah yang didorong lewat konversi menjadi energi terbarukan, serta ancaman krisis air bersih. Untuk kawasan pesisir, pemerintah membangun pemecah gelombang guna melindungi pantai dari abrasi dan intrusi air laut.

Di sisi arus kedatangan, data Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menunjukkan jumlah penumpang pesawat ke Bali naik 9 persen setiap tahun. Angka itu menjadi dasar optimisme Demer.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Dari kacamata ekonomi, angka sekitar 92 persen investasi di Sarbagita menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan pariwisata berpotensi tidak terbagi rata. Bila lapangan kerja terkonsentrasi di selatan, arus perpindahan penduduk muda dari Bangli, Karangasem, dan Jembrana patut dicermati. Rumah kosong dan ayah-ayahan yang tidak berjalan, seperti disebut Demer, dapat menjadi gejala bahwa nilai ekonomi tidak hanya bergeser ke selatan, tetapi juga menggerus struktur sosial desa adat. Moratorium 1996 yang menurut Demer tidak ditaati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tata ruang dan perizinan tanah dikelola di tingkat kabupaten/kota.

Pada saat yang sama, kenaikan penumpang 9 persen per tahun dan lebih dari 7 juta wisatawan mancanegara berpotensi menambah tekanan pada kawasan yang sudah padat, sebagaimana disinggung AHY lewat kemacetan dan daya saing destinasi. Peringatan Bappenas soal daya dukung lingkungan dan keterbatasan jalan dapat dibaca beriringan dengan kekhawatiran itu. Seruan Demer agar Gubernur mengalokasikan anggaran untuk ekonomi di luar Bali Selatan, dan penegasan AHY bahwa ketimpangan antarkabupaten/kota tidak boleh menganga, menempatkan pemerataan sebagai pertanyaan kebijakan. Yang patut dicermati berikutnya adalah apakah pemerataan itu diterjemahkan menjadi pilihan anggaran dan penataan ruang yang konkret.

Topik: Demer, Bali

Baca juga

Terbaru