458 Guru PPPK Paruh Waktu di Bali Berpeluang Diangkat Jadi Penuh Waktu Secara Bertahap Mulai 2027

DENPASAR, KULKUL — Sebanyak 458 guru PPPK paruh waktu di Bali berpeluang naik menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Mereka mengajar di SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan Pemprov Bali.

Peluang itu sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia, pada Selasa (10/11). Ia menyebut kebijakan itu sebagai kesempatan bagi ratusan tenaga pendidik yang kini berstatus paruh waktu.

"Pemprov Bali mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut," kata Ida Bagus Gde Wesnawa Punia.

Perubahan status dijadwalkan berjalan bertahap, dimulai 1 Januari 2027. Karena bertahap, seluruh guru paruh waktu tidak akan beralih pada saat yang sama.

Data Disdikpora Bali mencatat 8.047 tenaga pendidik di lingkungan pendidikan provinsi.

Dengan angka itu, guru paruh waktu merupakan kelompok terkecil dari tiga golongan tenaga pendidik tersebut. Jumlah guru PPPK penuh waktu sudah mencapai 4.106 orang.

Kebijakan di Bali berakar pada keputusan nasional. Pemerintah dan DPR menyepakati pada 6 November 2026 bahwa seluruh pegawai PPPK akan diangkat menjadi ASN penuh waktu, berlaku mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah, menurut hasil rapat itu, sepakat mengangkat PPPK paruh waktu dari sejumlah profesi menjadi penuh waktu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah pemerintah menghitung berulang kali.

"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata Prasetyo Hadi.

Cakupan profesinya luas. Guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis, tenaga pelayanan, dan tenaga pelaksana lainnya termasuk dalam pengangkatan ini.

Pengumuman Kementerian PANRB menegaskan bahwa pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu dilakukan bertahap mulai 1 Januari 2027. Kementerian PANRB juga menyatakan:

"Pengangkatan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Tahapannya ditetapkan berdasarkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran pada masing-masing instansi," tulis Kementerian PANRB.

Bagi guru, instansi tujuannya sudah dirinci. Mereka akan menjadi ASN formasi PPPK di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau di Kementerian Agama.

Tenaga kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan. Kelompok pemadam kebakaran dan Satpol PP akan masuk ke Kementerian Dalam Negeri.

PPPK paruh waktu di luar profesi tersebut diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing, baik pusat maupun daerah. Mereka tetap bekerja di instansi asalnya.

Payung hukum untuk pengalihan ini berupa Peraturan Presiden yang masih dalam penyusunan. Selama proses berjalan, PPPK paruh waktu tetap menjalankan tugasnya.

Soal penghasilan, ketentuannya jelas untuk masa transisi. Hingga pengalihan terlaksana, pembayaran gaji tetap menjadi beban instansi tempat pegawai bertugas, sesuai perjanjian kerja yang berlaku.

Di luar peralihan status, pemerintah pusat membuka jalur lain bagi PPPK penuh waktu. Mereka diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS, dan Pemprov Bali menyatakan mendukung langkah itu.

Kesempatan seleksi CPNS tersebut direncanakan dibuka pada 2027. Pelaksanaannya tetap memperhatikan persyaratan dan mekanisme seleksi yang ditetapkan.