BSU Rp900 Ribu: Besaran dan Syarat Sudah Diatur, Jadwal Pencairan Masih Menunggu

DENPASAR, KULKUL — Bantuan subsidi upah (BSU) Rp900 ribu bagi pekerja sudah memiliki besaran, dasar hukum, dan syarat penerima. Tanggal pencairannya, menurut pemerintah pusat, belum dipastikan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026), bahwa proses saat ini masih berada di Kementerian Keuangan. "Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi," kata Yassierli. Setelah finalisasi, data akan divalidasi dan diverifikasi lagi sebelum ditetapkan sebagai data final penerima.

Data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan dibersihkan lebih dulu. "Nanti data dari BPJS TK akan kita cleansing," ujar Yassierli. Pemerintah, kata Yassierli, tinggal menunggu lini masa pelaksanaan.

Jadwal yang tersedia baru berupa rencana. Namun, belum ada kepastian waktu pelaksanaan maupun pengumuman resmi penyaluran. Jumlah final penerima pun belum ditetapkan karena pembahasan data masih berlangsung di Kementerian Keuangan.

Seluruhnya dibayarkan sekaligus sebagai Rp900.000, bukan dicicil tiap bulan. "BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus," kata Indah Anggoro Putri.

Pekerja tidak perlu mendaftar untuk memperoleh bantuan ini. Dana akan ditransfer langsung ke rekening pekerja melalui bank milik pemerintah atau PT Pos Indonesia.

Syarat penerima mencakup status warga negara Indonesia ber-NIK, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima upah, dan upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Kepesertaan aktif tersebut dihitung hingga Agustus 2026. Aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima.

Upah yang dipakai sebagai patokan adalah gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Bagi daerah yang UMK-nya melampaui Rp3,5 juta, batas upah mengacu pada UMK setempat dengan pembulatan ke atas dalam kelipatan ratusan ribu rupiah. Daerah tanpa UMK memakai UMP dengan cara pembulatan yang sama.

Ada perbedaan penyebutan batas penghasilan di tingkat pemerintah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sasaran BSU adalah pekerja bergaji di bawah Rp3 juta, sementara dalam kesempatan lain ia menyatakan semua yang di bawah Rp3,5 juta akan menerima. Batas Rp3,5 juta juga yang tercantum dalam ketentuan penerima.

Pemerintah memperkirakan sasaran program sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Yassierli belum dapat memastikan komposisi penerima, termasuk porsi kelas menengah dalam data awal sekitar 13 juta calon penerima. Airlangga menegaskan kelas menengah bukan sasaran BSU dan bagi mereka disiapkan perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Di tingkat daerah, Pemerintah pusat memegang kewenangan atas BSU, sedangkan kabupaten dan kota berperan sebagai pelaksana program. Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Martha Yuli, mengaku tidak mengetahui secara pasti jadwal penyaluran. Ia juga tidak mengetahui jumlah penerima di wilayahnya karena data kemungkinan langsung berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. "Kami tidak tahu data pastinya karena kemungkinan datanya langsung dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Martha Yuli.

Pemerintah juga berencana kembali menyalurkan BSU pada 2027 bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Pada tahun yang sama, fasilitas PPh Pasal 21 DTP ditargetkan menjangkau sekitar 13 juta pekerja sektor formal bergaji di bawah Rp10 juta per bulan.