Jalan Provinsi di Undisan, Bangli, Ditutup Sementara untuk Perbaikan Tebing

DENPASAR, KULKUL — Perbaikan ruas jalan provinsi yang melewati Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimulai pada Rabu oleh Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali. Selama pekerjaan fisik berjalan, lalu lintas di ruas tersebut ditutup untuk sementara waktu.

Pengguna jalan diarahkan memutar melalui Desa Peninjoan dan Desa Yangapi. Arahan itu datang dari aparat wilayah setempat.

"Masyarakat kami arahkan agar tidak melintasi jalur tersebut untuk sementara dan memutar melalui Desa Peninjoan serta Desa Yangapi," kata Camat Tembuku I Putu Sumardiana.

Sumardiana juga membenarkan bahwa tebing sedang diperkuat dan saluran air dibenahi pada jalur batas Kota Bangli–Nongan. Pekerjaan itu berlangsung di ruas yang sama dengan penutupan akses.

Kerusakan di titik ini bukan hal baru. Bagian bawah sisi utara badan jalan sudah jebol sejak akhir 2024, dipicu awungan yang berlubang. Awungan adalah saluran air bawah tanah yang menembus tebing.

Permukaan aspal di lokasi tampak baik, tetapi struktur tanah di bawahnya berongga sehingga berisiko tinggi amblas dan membahayakan pengguna jalan. Kerusakan juga dikhawatirkan meluas hingga memutus badan jalan utama bila dibiarkan.

Pekerjaan dilaksanakan CV Dwi Karya Perdana dengan fokus pada perkuatan tebing dan penggantian gorong-gorong memakai beton pracetak atau box culvert. Seluruh gorong-gorong lama diganti sebagai jawaban jangka panjang atas persoalan drainase.

Lama pengerjaan belum dapat dipastikan. Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha belum berhasil dimintai konfirmasi mengenai target selesainya proyek.

Penanganan serupa akan menyusul secara bertahap pada ruas jalan provinsi lain di sembilan kabupaten/kota se-Bali.

Di forum yang berbeda, persoalan jalan juga mengemuka lewat Aliansi BEM se-Bali. Mereka menggelar aksi seruan dan dialog terbuka di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Selasa (10/11), bertepatan dengan Hari Pahlawan ke-81. Aspirasi yang dibawa mencakup pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, dan infrastruktur.

Selain infrastruktur, mahasiswa membawa tuntutan di bidang pendidikan, hukum, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Keluhan tentang minimnya lampu penerangan di sejumlah ruas jalan di Bali turut disampaikan dalam aksi itu.

Usai dialog, Nusakti menyebut instansinya sudah menjalin koordinasi dengan Balai Jalan dan Dinas Perhubungan untuk menanggapi keluhan penerangan jalan tersebut. Dinas PUPR Perkim Bali menyatakan siap menindaklanjuti keluhan masyarakat soal lampu jalan yang minim.

Pembagian kerja antarinstansi mengikuti kewenangan masing-masing. Tidak semua ruas yang disoroti merupakan jalan provinsi, karena sebagian berstatus jalan nasional. Karena itu, koordinasi dengan pengelola jalan diperlukan.

"Untuk yang bisa segera ditangani, kita tangani," kata Nusakti. Titik penerangan yang memungkinkan untuk segera dibenahi akan diprioritaskan.

Penanganan penerangan jalan, menurut Nusakti, dilakukan bertahap bersama instansi berwenang, termasuk Balai Jalan. Perbaikan dan pemeliharaan jalan yang bersifat rutin pada prinsipnya sudah masuk penganggaran pemerintah daerah, dan kebutuhan pemeliharaan tetap menjadi perhatian dalam perencanaan APBD 2027.

"Yang normatif semua pokoknya yang rutin sudah masuk semua di anggaran perubahan. Perubahan ya, bertahap sambil berjalan apalagi di 2027 pasti," kata Nusakti. Ia menambahkan bahwa pembahasan tidak perlu berlarut-larut.

"Iya, nggak perlu ada pembahasan banyak-banyak, langsung action," kata Nusakti.

Nusakti juga menyinggung rencana kereta api atau trem listrik di Bali yang sebelumnya disebut Gubernur Bali Wayan Koster. Dinas PUPR Perkim dilibatkan bersama instansi terkait dalam perencanaan itu, terutama untuk penentuan trase dan kebutuhan lahan.

"Satu paket itu. Bagaimana trasenya, bagaimana lahannya akan dipakai, pasti itu satu satu perencanaan," kata Nusakti.