Edisi Kamis, 12 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Papua Tengah Pelajari Tata Kelola Dana Hibah dan e-Hibah di Pemprov Bali

Rombongan Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengikuti bimbingan teknis dan studi banding tata kelola dana hibah di kantor Pemerintah Provinsi Bali, Denpasar, Selasa, 10 November 2026. Mereka mempelajari sistem e-Hibah serta alur hibah dari usulan hingga laporan pertanggungjawaban. Pemprov Bali menekankan bahwa usulan hibah idealnya masuk sebelum rancangan akhir RKPD disusun.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 2 menit baca
Sebuah upacara Bali yang meriah menampilkan penari tradisional dengan pakaian warna-warni, di bawah tenda upacara.
Ilustrasi · Foto: Ari Mustofa / Pexels

Kegiatan berupa bimbingan teknis dan studi banding itu digelar Selasa, 10 November 2026, di Ruang Praja Sabha Unit 3.

Rombongan dipimpin Kepala Biro, Lambertus Wakerkwa.

Tamu dari Papua Tengah disambut Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Dr. I Wayan Serinah, bersama jajaran perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan itu hadir pula sejumlah pejabat dan jajaran TAPD.

Salah satu hal yang paling dicermati adalah sistem e-Hibah. Bali memakainya sebagai alat pendataan dan pencatatan usulan hibah, baik dari masyarakat maupun lembaga.

Materi yang dipaparkan meliputi seluruh tahapan: penerimaan usulan, verifikasi calon penerima, penetapan, pencairan, sampai penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemprov Bali juga menjelaskan penilaian kemampuan keuangan daerah dan pengalokasian anggaran lewat KUA-PPAS.

Soal waktu pengajuan, Pemprov Bali menyarankan usulan hibah masuk sebelum rancangan akhir RKPD disusun. Menurut paparan itu, langkah tersebut memberi ruang bagi verifikasi dan penyesuaian dengan kemampuan anggaran.

Setiap permohonan wajib melewati penelitian administrasi dan penilaian kewajaran anggaran berdasarkan Standar Harga Satuan. Untuk usulan pembangunan fisik atau infrastruktur, pemeriksaan lapangan diperlukan guna memastikan kondisi dan kelayakan objek.

Pemprov Bali menegaskan bahwa permohonan hibah tidak otomatis menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi bantuan. Keputusan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.

Di sisi penerima, mereka wajib menyampaikan laporan penggunaan dana berikut bukti pendukung, serta menyetorkan kembali sisa anggaran sesuai ketentuan.

"Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Bali," kata Edward Semuel Renmaur.

Ia menambahkan bahwa praktik yang berjalan baik di Bali akan disesuaikan dengan karakteristik Papua Tengah. "Hal-hal yang sudah berjalan baik di Bali akan menjadi bahan pembelajaran penting yang disesuaikan dengan karakteristik Papua Tengah," kata Edward Semuel Renmaur.

Sebagai tanda terima kasih, Papua Tengah menyerahkan kemasan kopi eksklusif dari sejumlah kabupatennya dan noken anggrek kepada tuan rumah.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Dari sisi politik anggaran, hibah merupakan pos yang bersinggungan langsung dengan permintaan kelompok masyarakat dan lembaga. Penegasan Bali bahwa permohonan tidak otomatis menjadi kewajiban pemerintah, dan bahwa keputusan menimbang prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah, dapat menjadi dasar menolak usulan secara terukur. Pola itu berpotensi mengurangi ruang tawar-menawar di luar jalur resmi.

Anjuran mengajukan usulan sebelum rancangan akhir RKPD disusun, ditambah pencatatan lewat e-Hibah, menjadikan alur hibah lebih mudah ditelusuri sejak awal. Apakah Papua Tengah akan mengadopsi pola ini dan sejauh mana penyesuaiannya dengan karakteristik daerah, sebagaimana disampaikan Edward Semuel Renmaur, menjadi pertanyaan yang patut dicermati. Kewajiban laporan dan pengembalian sisa dana juga dapat menjadi tolok ukur akuntabilitas penerima.

Topik: Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Bali

Baca juga

Terbaru