Edisi Kamis, 12 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Kredit BPR dan BPRS Bali Tumbuh 5,66%, Kredit UMKM Hanya Naik 1,59%

Penyaluran kredit BPR dan BPRS di Bali hingga September 2026 naik 5,66 persen secara tahunan, dengan total Rp14,17 triliun. Kredit UMKM hanya tumbuh 1,59 persen dan nilainya Rp6,67 triliun. OJK Provinsi Bali mendorong lembaga ini memperkuat pembiayaan ke usaha mikro dan kecil.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 1 menit baca
Banyak sekali tandan pisang yang tergantung di pasar terbuka, memamerkan hasil bumi yang segar.
Ilustrasi · Foto: Rizky Oktavian / Pexels

Pertumbuhan pada segmen UMKM jauh lebih rendah, yakni 1,59 persen.

Per September 2026, seluruh kredit BPR dan BPRS di Bali berjumlah Rp14,17 triliun. Dari angka itu, kredit UMKM sebesar Rp6,67 triliun, setara 47,10 persen.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, menyatakan pertumbuhan kredit industri ini masih lebih banyak ditopang segmen non-UMKM. Kredit di segmen tersebut naik 9,56 persen secara tahunan. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (10/11).

OJK mengajak BPR dan BPRS memberi porsi lebih besar bagi pembiayaan UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menyampaikan bahwa kredit dan pembiayaan produktif semestinya menyesuaikan ciri usaha dan kebutuhan masyarakat. Prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko tetap harus dijaga.

Menurut paparan tersebut, perluasan akses permodalan bagi UMKM juga memerlukan penilaian kelayakan usaha dan pendampingan debitur, agar pembiayaan dapat berkelanjutan.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Selisih antara pertumbuhan kredit non-UMKM sebesar 9,56 persen dan kredit UMKM sebesar 1,59 persen menunjukkan bahwa pertumbuhan total 5,66 persen belum merata antarsegmen. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa OJK menekankan orientasi pembiayaan ke usaha mikro dan kecil.

Porsi kredit UMKM yang mencapai 47,10 persen dari total Rp14,17 triliun menunjukkan segmen ini masih besar. Namun laju yang rendah berpotensi menggeser komposisi kredit ke arah non-UMKM bila tren berlanjut. Penekanan OJK pada penilaian kelayakan usaha dan pendampingan debitur patut dicermati sebagai upaya menjaga kualitas pembiayaan sambil memperluas akses.

Baca juga

Terbaru