Sekda Bali Dorong Pemda Perkuat Pencegahan Korupsi lewat Tata Kelola dan APIP

DENPASAR, KULKUL — Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat pencegahan korupsi. Caranya adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Acara berlangsung Kamis di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Dewa Indra menginginkan APIP berfungsi sebagai pengawas strategis, bukan sekadar pemeriksa administratif. "Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum," kata Dewa Made Indra.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan menyupervisi pemerintah daerah. "Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua," kata Dewa Made Indra.

Kapabilitas APIP di Bali masih menjadi pekerjaan rumah. Penilaian pada 2025 menempatkan APIP se-Provinsi Bali di Level 2 (Terstruktur).

Evaluasi kapabilitas tidak digelar pada 2026. Karena itu, masa pembinaan hingga Desember 2026 diharapkan dipakai inspektorat daerah untuk bersiap menghadapi evaluasi 2027.

Plt. Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Yudawan Roswinardo menyebut APIP sebagai garda terdepan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Menurutnya, independensi, sumber daya manusia, anggaran, kompetensi auditor, dan pengawasan area rawan korupsi perlu diperkuat.

Ia menilai efektivitas pengawasan tidak cukup dilihat dari jumlah pemeriksaan atau rekomendasi. "Keberhasilan APIP harus tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar permasalahan, memastikan tindak lanjut hasil pengawasan," kata Yudawan Roswinardo.

Inspektorat daerah didorong memperkuat lima elemen kapabilitas APIP dan meningkatkan kompetensi auditor. Mereka juga diminta menyusun daftar risiko (risk register) serta menerapkan pengawasan berbasis risiko lewat PKPT.

Rustam, yang mengoordinasikan pengawasan kelompok jabatan fungsional auditor bidang akuntabilitas pemerintah daerah di BPKP Provinsi Bali, menekankan perubahan arah APIP. Transformasi yang dimaksud adalah dari pengawasan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko.

Model penilaian terbaru mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025. Aturan itu menitikberatkan kualitas pengawasan, kecukupan bukti, identifikasi akar masalah, dan efektivitas rekomendasi.

Ketiganya adalah perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Ia menyatakan pengawasan berbasis risiko oleh APIP harus mampu mendeteksi sejak dini penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, dan potensi kerugian keuangan daerah. Ia juga meminta hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027.

Forum itu bagian dari perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Kabupaten Tabanan.

Sanjaya menilai pendampingan KPK lewat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi berperan penting dalam memperbaiki tata kelola. Ia menegaskan setiap pemerintah daerah wajib terus berbenah dan berinovasi, dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Ia ingin pelayanan publik di perangkat daerah bebas dari pungutan liar dan praktik korupsi. Ia pun menekankan transformasi pemerintahan digital, integrasi data, dan pelayanan publik yang cepat serta transparan.

Sanjaya mengaitkan penguatan tata kelola dengan visi pembangunan Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Mandiri (AUM). "Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan akuntabilitas, juga harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Bupati Sanjaya.

Ia berharap rapat koordinasi itu menghasilkan kesamaan persepsi dan rekomendasi strategis bagi perangkat daerah. "Semoga forum ini menjadi awal dari perubahan nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di masing-masing perangkat daerah," kata Bupati Sanjaya.