Hashim: Yang Diputuskan Rekening Bank Gratis bagi Warga 17 Tahun, Bukan HP Gratis; Kabar Bantuan Korban Penipuan Online Dinyatakan Hoaks

DENPASAR, KULKUL — Pemerintah menyiapkan rekening bank gratis bagi warga yang berusia 17 tahun, dan yang dimaksud bukan telepon seluler gratis. Penegasan itu disampaikan Hashim Djojohadikusumo di forum Rapimnas Kadin pada Kamis (29/10/2026).

Menurut Hashim, keputusan tersebut sudah diambil dalam rapat terbatas pemerintah. "Sudah diputuskan bahwa setiap warga di umur 17 tahun akan diberikan rekening bank gratis. Bukan HP gratis," kata Hashim.

Acara Rapimnas Kadin itu berlangsung di Hotel Borobudur. Hashim juga meminta media tidak membingkai ulang atau memelintir pernyataannya soal program tersebut. Kompas.com menyebut jabatannya sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, sedangkan Kontan menyebutnya Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.

Pemerintah menyebut kebijakan ini sudah dibahas dalam rapat pemerintah dan ditujukan memperluas akses warga ke layanan perbankan digital. Hashim juga mengaitkannya dengan rencana penyaluran bantuan sosial dan BLT.

Bansos, BLT, dan bantuan lain dari pemerintah pusat rencananya diteruskan langsung ke rekening bank digital milik tiap warga. Mekanisme ini diharapkan memastikan bantuan sampai kepada yang berhak dan tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. "Bansos ini akan langsung tepat sasaran dan akan sampai ke rakyat yang perlu," ujar Hashim.

Untuk menggambarkan kebutuhan, Hashim menyebut kira-kira 30 persen penduduk dewasa Indonesia belum punya rekening bank. Angka itu setara perkiraan 60 juta orang dari sekitar 200 juta penduduk di atas 17 tahun. Perluasan akses rekening digital diharapkan memperbaiki penyaluran bantuan dan menarik lebih banyak aktivitas ekonomi ke sistem keuangan formal.

Hashim menilai bantuan yang diterima langsung dapat menambah kemampuan belanja rumah tangga dan mendorong daya beli. Menurut dia, kondisi itu memberi stimulus bagi perekonomian daerah. Ia optimistis naiknya daya beli dapat menopang prospek ekonomi nasional dan memperkuat kemampuan pemerintah menciptakan serta menjalankan proyek.

Di sisi lain, kabar bantuan lain justru beredar tanpa dasar. Sebuah unggahan di Facebook mengeklaim ada bantuan pemulihan dari pemerintah bagi korban penipuan online, dan klaim itu dinyatakan tidak benar.

Pemeriksaan kepolisian menunjukkan akun tersebut tidak punya kaitan dengan pemerintah. Penelusuran Google Lens mengarahkan foto itu ke berita di situs Kementerian Keuangan yang tayang pada Senin.

Foto yang beredar ternyata memperlihatkan Purbaya Yudhi Sadewa, selaku Menteri Keuangan, menerima uang pengganti kerugian negara dari Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi minyak sawit mentah atau CPO. Jadi, gambar itu tidak berkaitan sama sekali dengan korban penipuan online. Pemeriksa fakta juga mencari klaim itu lewat mesin pencari, dan tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkannya.

Ia menyebut pemerintah memprioritaskan percepatan akses pembiayaan usaha mikro. Menurut dia, pembahasan kredit usaha mikro dan permiko harus segera dirampungkan.