Edisi Jumat, 13 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Senantara Pertanyakan Klaim Stok BBM Cukup saat Bali Alami Kelangkaan Delapan Hari

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, I Nengah Senantara, mempertanyakan pernyataan PT Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM aman, padahal Bali mengalami kelangkaan BBM. Ia menyampaikannya dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis. Menurut Senantara, kelangkaan berlangsung delapan hari dan memicu kemacetan total sepanjang 5 kilometer.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 4 menit baca
Kotak suara minimalis dengan 'Vote' dan bendera Amerika, melambangkan pemilihan.
Ilustrasi · Foto: Sora Shimazaki / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Kecukupan stok BBM yang dinyatakan PT Pertamina Patra Niaga dipertanyakan oleh wakil rakyat asal Bali di Senayan.

Senantara menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis. Dalam forum itu, ia juga berharap kelangkaan BBM di Bali tidak terulang.

Menurut Senantara, masyarakat masih sulit memperoleh BBM, sehingga klaim stok mencukupi dinilainya belum mencerminkan keadaan di lapangan. Ia menekankan bahwa persediaan yang memadai harus diikuti dengan BBM yang benar-benar dapat dijangkau warga.

"Yang kita inginkan bukan hanya stok yang mencukupi, tetapi bagaimana BBM ada di teman-teman masyarakat yang membutuhkannya," kata I Nengah Senantara.

Senantara juga menyinggung lamanya gangguan pasokan.

"Kalau ada, kenapa sampai 8 hari Bali mengalami kemacetan total, sampai 5 kilometer pak," kata I Nengah Senantara.

Dalam rapat itu, ia mengangkat pula temuan Ombudsman.

Bagi Senantara, lonjakan permintaan seharusnya dapat diperkirakan sebelumnya oleh Pertamina. Ia berpendapat perusahaan perlu melakukan mitigasi dan menambah stok untuk menghadapinya.

Senantara mengaku didatangi sejumlah warga yang mengeluhkan kelangkaan BBM. Ia mengingatkan bahwa Komisi VI merupakan mitra kerja Pertamina di DPR, sehingga persoalan tersebut ia bawa ke ruang rapat.

Ia pun mengingatkan agar penjelasan perusahaan tidak datang terlambat. "Jangan sampai setelah ada persoalan, baru pertamina buru-buru menyatakan ini dan itu," kata I Nengah Senantara.

Senantara berasal dari NasDem, partai yang saat ini memiliki dua kursi di DPRD Bali hasil Pemilu 2024. Kedua kursi itu diisi Dr Somvir dari Dapil Buleleng dan I Gusti Ayu Mas Sumatri dari Dapil Karangasem.

Di tingkat provinsi, NasDem bergabung dengan Partai Demokrat yang juga memiliki dua kursi. Keduanya berhimpun dalam Fraksi Demokrat NasDem.

Syaratnya, kader turun ke masyarakat dan bekerja keras.

Ia juga menyebut usia partai yang telah 15 tahun mampu menempatkan kader di kursi kepala daerah di Bali.

Salah satu contohnya adalah I Gusti Putu Parwata, kader NasDem yang kini menjabat Bupati Karangasem. Pendahulunya di kursi itu juga berasal dari partai yang sama, yakni Mas Sumatri, Bupati Karangasem periode 2015-2020 yang kini duduk di DPRD Bali.

Soal strategi partai, Somvir berkata, "Kami mainnya kayak tikus, pelan-pelan bikin lubang, dan akhirnya berhasil". Ia menambahkan, "Cintailah partai ini dengan hati, dengan demikian semuanya akan happy".

Rapat di Senayan itu mempertemukan pernyataan perusahaan tentang ketersediaan stok dengan pengalaman warga Bali selama delapan hari kelangkaan. Senantara menempatkan kemacetan sepanjang 5 kilometer sebagai bukti yang ia ajukan untuk mempertanyakan klaim kecukupan stok.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Pernyataan Senantara memperlihatkan bagaimana pengawasan DPR dapat diarahkan pada hasil yang dirasakan warga, bukan hanya angka persediaan. Dengan menyandingkan klaim stok cukup dan kemacetan total sepanjang 5 kilometer selama delapan hari, ia mengajukan ukuran lain untuk menilai kinerja distribusi, yakni apakah BBM benar-benar sampai ke masyarakat. Pertanyaan tentang selisih antara data perusahaan dan pengalaman warga itu berpotensi menjadi bahan tindak lanjut Komisi VI sebagai mitra kerja Pertamina.

Temuan Ombudsman tentang lonjakan permintaan menambah dimensi tersendiri. Bila lonjakan permintaan diakui sebagai salah satu penyebab, pertanyaan yang dapat mengemuka adalah sejauh mana perencanaan stok dan mitigasi sudah memperhitungkannya, sebagaimana ditekankan Senantara. Peringatannya agar Pertamina tidak sekadar buru-buru menjelaskan setelah masalah muncul dapat dibaca sebagai tuntutan akan kesiapsiagaan yang lebih awal.

Dari sisi politik, isu ini juga patut dicermati dalam konteks posisi NasDem di Bali. Partai itu memiliki dua kursi di DPRD Bali dan, menurut pengurus daerahnya, membidik tambahan kursi pada Pemilu 2029 lewat kerja turun ke masyarakat. Sorotan seorang anggota DPR dari partai tersebut terhadap persoalan yang dirasakan langsung warga Bali dapat dibaca selaras dengan upaya itu, meski hubungan keduanya baru berupa tafsir dan tidak dinyatakan oleh pihak mana pun.

Keberadaan kader NasDem di kursi Bupati Karangasem dan DPRD Bali juga menunjukkan bahwa partai ini memiliki jalur representasi di tingkat daerah. Karena itu, keluhan warga yang diterima Senantara berpotensi menjadi bahan komunikasi lintas tingkatan, dari ruang rapat di Senayan hingga daerah pemilihan. Apakah pembahasan di DPR berujung pada perubahan cara Pertamina mengantisipasi lonjakan permintaan di Bali menjadi pertanyaan yang patut diikuti, mengingat Senantara sendiri berharap kelangkaan serupa tidak terulang.

Topik: I Nengah Senantara, Fraksi Nasdem, Bali

Baca juga

Terbaru