Edisi Sabtu, 21 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Panja Komisi II DPR Serap Masukan Pemda dan Kampus di Bali untuk Revisi RUU Pemilu

Panja Komisi II DPR RI menghimpun masukan pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu di Denpasar, Jumat (20/11/2026), untuk merevisi UU Pemilu. Masukan itu disiapkan agar demokrasi 2029 berjalan lebih berkualitas.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 3 menit baca
Konferensi bisnis profesional dengan bendera UE, pembicara beragam dalam jas mendiskusikan diplomasi.
Ilustrasi · Foto: Werner Pfennig / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Panja Komisi II DPR RI mendengar masukan dari kalangan akademisi, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu di Bali untuk menyusun perubahan RUU tentang Pemilu. Agenda berlangsung di Denpasar pada Jumat (20/11/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster menerima rombongan Panja di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha. Rombongan dipimpin Aria Bima, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Revisi itu juga dimaksudkan menutup celah gugatan uji materi.

Bali menjadi langkah awal.

Penataan pemilu nasional dan daerah dicermati sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Aria Bima menekankan bahwa penyempurnaan aturan tidak boleh berhenti pada formalitas. "Penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas. Berbagai persoalan pada penyelenggaraan sebelumnya harus dikaji mendalam agar memberi kepastian hukum," kata Aria Bima.

Koster menyatakan perbaikan aturan mesti menguatkan kedaulatan rakyat serta mutu demokrasi. "Pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Wayan Koster.

Secara khusus, Koster meminta pemerintah pusat membatasi diri pada prinsip dasar Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. Adapun aturan tentang pengembangan, perlindungan, dan pemberdayaan lokal, menurut dia, harus dilonggarkan sesuai prinsip otonomi asimetris.

Meski begitu, ia berpendapat keterputusan pelayanan publik tidak teratasi bila daerah tidak memperoleh kembali otoritas dan kapasitas fiskal.

"Undang-undang itu hanya membentuk rezim, tapi tidak membentuk kapasitas untuk negara atau pemerintahan daerah berfungsi dengan baik," kata Putra Erawan.

Putra Erawan juga mengusulkan daerah pemilihan DPD dibagi berbasis teritorial. Dengan skema itu, senator memikul tanggung jawab yang jelas atas aspirasi wilayah tertentu, dan ketimpangan legitimasi suara antarcalon terpilih dapat dicegah. Ia mengingatkan bahwa wacana ambang batas pencalonan presiden nol persen berisiko timpang dengan amanat konstitusi tentang pemilihan dua putaran yang menghendaki presiden kuat.

Perguruan tinggi lain turut menyampaikan pandangan. Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) merekomendasikan pemisahan pemilu nasional dan daerah serta evaluasi ambang batas parlemen. Lembaga itu juga meminta ambang batas pencalonan presiden disesuaikan dengan putusan MK.

Universitas Udayana menekankan evaluasi desain pemilu serentak, sistem representasi, dan ketentuan ambang batas. Universitas Warmadewa menyoroti integritas dan netralitas penyelenggara lewat perbaikan rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu.

KPU Provinsi Bali menyampaikan evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara untuk menekan potensi sengketa hasil pemilu. KPU juga menyoroti penataan jadwal pileg, pilpres, dan pilkada serta kampanye yang ramah lingkungan.

Bawaslu Provinsi Bali mengangkat tantangan pengawasan, terutama akses data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran.

DPR turut menyoroti kolaborasi lembaga negara dengan generasi muda atau Gen Z lewat teknologi digital untuk mendongkrak indeks demokrasi pada Pemilu 2029. Pertemuan di Denpasar itu mempertemukan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Permintaan Koster agar pusat hanya mengunci prinsip dasar dan melonggarkan regulasi lokal dapat dibaca sebagai upaya menempatkan Bali sebagai suara otonomi asimetris dalam revisi UU Pemilu. Argumen ini beririsan dengan peringatan Putra Erawan bahwa pemisahan pemilu pusat dan daerah belum cukup tanpa pengembalian otoritas dan kapasitas fiskal ke daerah. Keduanya berpotensi menggeser perdebatan dari soal jadwal pemilu ke soal kewenangan daerah, dan hal ini patut dicermati dalam pembahasan di Jakarta.

Pada saat yang sama, masukan dari KPU, Bawaslu, dan kampus memperlihatkan agenda teknis yang menunggu keputusan politik: ambang batas pencalonan dan parlemen, rekrutmen penyelenggara, serta pengawasan yang terbatas di tingkat desa dan kelurahan. Karena Bali baru tahap awal dan DPR berencana mengundang kembali pakar dari enam wilayah, menjadi pertanyaan seberapa jauh usulan daerah akan tercermin dalam rumusan akhir. Sorotan Aria Bima agar revisi tidak sekadar formalitas dapat menjadi ukuran yang diuji publik.

Topik: Panja Komisi II DPR, Komisi II DPR, Bali, RUU Pemilu

Baca juga

Terbaru