Edisi Sabtu, 21 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

UMP DKI Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6.136.941, Naik 7,1 Persen dari Tahun Ini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941 pada Jumat (20/11/2026). Angka itu naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 yang Rp5.729.876. Pembahasan bersama Dewan Pengupahan berlangsung tiga hari dan rampung sehari sebelum tenggat.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 3 menit baca
Tangan memegang pensil memeriksa grafik data berwarna di atas meja dengan laptop.
Ilustrasi · Foto: Lukas Blazek / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Penetapan itu diumumkan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/11/2026).

Angka tersebut lebih tinggi Rp407.065, atau sekitar 7,1 persen, dibandingkan UMP 2026 yang berada di level Rp5.729.876. Selisih nominal itu dapat dicek langsung dari dua angka upah tersebut, dan persentasenya sama di seluruh pemberitaan.

Kenaikan untuk 2027 melampaui kenaikan tahun sebelumnya. UMP Jakarta 2026 tercatat naik 6,1 persen, sedangkan UMP 2027 naik 7,1 persen. Dengan kata lain, laju kenaikan upah minimum ibu kota bertambah satu poin persentase dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Penetapan UMP 2027 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Pramono menandatangani dokumen itu pada hari yang sama dengan pengumuman, Jumat (20/11/2026). Satu sumber menyebut dokumen tersebut sebagai Peraturan Gubernur dengan nomor yang sama.

"Hari ini saya sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027," kata Pramono Anung.

Dalam penyusunannya, pemerintah daerah merujuk tiga landasan hukum.

Besaran upah dibahas bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta, forum yang berisi unsur pemerintah daerah, perwakilan pekerja atau buruh, dan pengusaha. Pemprov DKI Jakarta bertindak sebagai mediator dan fasilitator di dalam forum tersebut. Mekanisme itu disebut tripartit karena melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, dan organisasi pengusaha.

Pembahasan berlangsung tiga hari dan rampung sehari lebih cepat daripada tenggat penetapan yang jatuh pada Sabtu (21/11/2026). Batas waktu itu ditentukan oleh Kemnaker. Pramono juga menyinggung hal yang sama dalam keterangannya soal lamanya pembahasan dan waktu penyelesaiannya.

Perundingan tidak sepenuhnya mulus. Pemerintah menjadi penengah dalam pembahasan tripartit yang sempat diwarnai perbedaan usulan besaran nilai alfa. Pramono menilai angka alfa yang akhirnya disepakati sangat moderat bagi semua pihak.

"Alhamdulillah, begitu alfanya ditetapkan, dianggap sangat moderat bagi semuanya. Walaupun pasti tidak semuanya setuju, tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu," kata Pramono Anung.

Menurut Pramono, penetapan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi terhadap kebijakan pengupahan yang adil.

"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," kata Pramono Anung.

Gubernur juga menyampaikan dua sisi yang hendak dijaga oleh kebijakan tersebut, yakni kesejahteraan buruh dan kelangsungan usaha para pengusaha.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini," kata Pramono.

Secara ringkas, nilai upah minimum ibu kota bergerak dari Rp5.729.876 pada 2026 menjadi Rp6.136.941 pada 2027. Dalam pengumumannya, gubernur menyebut angka akhir tersebut dengan lugas.

"UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," kata Pramono.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Dari sisi ekonomi, penetapan ini memperlihatkan dua angka yang bergerak searah. Nominal UMP naik Rp407.065 menjadi Rp6.136.941, dan laju kenaikannya bertambah dari 6,1 persen pada 2026 menjadi 7,1 persen pada 2027. Bagi pekerja yang upahnya mengacu pada UMP, kenaikan yang lebih besar dari tahun sebelumnya berpotensi menambah ruang belanja rumah tangga. Seberapa besar tambahan itu terasa tentu bergantung pada biaya hidup, yang tidak dibahas dalam penetapan ini.

Di sisi lain, pernyataan gubernur bahwa kebijakan harus memperhatikan keberlangsungan dunia usaha menunjukkan bahwa beban pengusaha ikut diperhitungkan. Perbedaan usulan soal nilai alfa dalam pembahasan tripartit patut dicermati sebagai tanda bahwa kepentingan pekerja dan pengusaha tidak selalu seiring. Penilaian gubernur bahwa angka akhir "sangat moderat" dapat dibaca sebagai upaya mencari titik tengah, meski ia sendiri mengakui tidak semua pihak setuju.

Landasan hukum yang dipakai, yakni PP Nomor 49 Tahun 2025, surat edaran menteri, dan UU Nomor 27 Tahun 2026, menunjukkan bahwa ruang gerak daerah dalam menentukan upah dibatasi aturan di tingkat nasional. Pembahasan yang rampung sehari lebih awal dari tenggat Sabtu (21/11/2026) pun menjadi pertanyaan yang menarik: apakah proses yang cepat itu mencerminkan kesepahaman atau sekadar kepatuhan pada jadwal. Jawabannya dapat dilihat dari bagaimana kedua pihak menyikapi angka ini pada tahun berjalan.

Topik: Pramono Anung

Baca juga

Terbaru