Edisi Sabtu, 21 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Belanja Bahan Baku MBG 2026 Lebih dari Rp145 Triliun, BGN Siapkan Loka MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut dana yang dibelanjakan untuk bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 melampaui Rp145 triliun. Ia menyampaikannya dalam keterangan pada Jumat (20/11/2026) seusai menghadiri pengukuhan pengurus APPSI Jambi. BGN kini menyiapkan Loka MBG agar dapur MBG terhubung dengan pemasok lokal.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 3 menit baca
Dekat detail berbagai uang kertas Euro di permukaan putih, sempurna untuk konten terkait keuangan.
Ilustrasi · Foto: CARTIST . / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan dana yang dibelanjakan untuk bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 melampaui Rp145 triliun.

"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp 145 triliun dalam satu tahun," kata Sudaryono.

Keterangan tertulis itu disampaikan pada Jumat (20/11/2026). Isinya terkait kehadirannya dalam pengukuhan pengurus DPD APPSI Jambi sehari sebelumnya, Kamis (19/11).

Sudaryono menegaskan MBG harus berdampak nyata pada perputaran ekonomi masyarakat, terutama petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan pelaku UMKM. Anggaran itu juga ditujukan agar dampak ekonominya sampai ke tingkat desa dan kecamatan.

Untuk mengarahkan belanja ke pemasok setempat, BGN menyiapkan Loka MBG. Aplikasi atau mekanisme belanja daring ini dirancang mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal.

"Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar," kata Sudaryono.

BGN juga mendorong keterlibatan rekanan terverifikasi. Cakupannya antara lain asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, serta asosiasi petani penyedia beras dan sayuran.

Sudaryono menekankan keterlibatan produsen lokal perlu dibangun lewat mekanisme yang menjaga keseimbangan harga. Tujuannya, petani dan peternak mendapat harga layak, sedangkan konsumen terhindar dari kenaikan harga yang tidak wajar. Ia menyebut negara punya instrumen pengendali berupa HAP di tingkat produsen dan HET di tingkat konsumen.

Sudaryono menilai rantai pasok bahan baku MBG masih perlu dibenahi. Pemeriksaan langsung ke beberapa dapur saja tidak memadai karena jumlah dapur sekitar 27.000.

Dari sisi pengawasan, BGN memperketat tata kelola agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan. Langkahnya meliputi kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, pengawasan dapur yang lebih ketat, dan pengembangan sistem CCTV terpusat. Pembenahan ini dinamai MBG 2.0.

BGN juga menggelar apel harian secara daring melalui Zoom untuk mengawasi operasional SPPG. Pesertanya pejabat BGN pusat dan perwakilan SPPG dari seluruh Indonesia. Menurut Sudaryono, ada dua rentang waktu krusial: pukul 02.00–08.00 untuk produksi hingga distribusi, dan pukul 17.00–19.30 untuk penerimaan serta pemeriksaan bahan baku dan pencatatan sisa makanan.

Di sisi anggaran, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyerapan MBG sebesar Rp134,19 triliun pada Agustus dan naik menjadi Rp153,19 triliun pada September. Hingga 31 Oktober 2026, angkanya mencapai Rp173,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada pemotongan anggaran MBG. Ia menyebut istilah yang tepat adalah penyesuaian.

"Bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada, tetapi dia (anggaran) menyesuaikan saja karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien," kata Suahasil Nazara. Penyesuaian itu dikaitkan dengan pembenahan tata kelola BGN, antara lain penyaluran yang difokuskan pada hari sekolah serta verifikasi dan validasi SPPG.

Sudaryono juga menyebut masih ada wilayah yang belum terjangkau MBG. Daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan stunting tinggi menjadi prioritas perluasan.

"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami," kata Sudaryono.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Angka belanja bahan baku lebih dari Rp145 triliun menunjukkan MBG berpotensi menjadi pembeli besar bagi petani, peternak, dan pedagang pasar. Namun, manfaat bagi pemasok lokal bergantung pada rancangan Loka MBG dan pelibatan rekanan terverifikasi. Pertanyaan yang patut dicermati: apakah mekanisme itu benar-benar mencegah dapur membeli dari tempat jauh atau korporasi besar, seperti yang diharapkan Sudaryono. Dengan sekitar 27.000 dapur, pemeriksaan langsung saja dinilai tidak cukup, sehingga keberhasilan penyerapan lokal dapat sangat tergantung pada sistem pencatatan dan pelaporan.

Dari sisi pengawasan anggaran, pelaporan dana harian dan CCTV terpusat dapat menambah ruang penelusuran penggunaan dana. Realisasi penyerapan yang naik dari Rp134,19 triliun pada Agustus menjadi Rp153,19 triliun pada September, lalu Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober, berpotensi menjadi bahan pembanding bagi pengawas dalam menilai efisiensi yang diklaim pemerintah. Penegasan Menkeu bahwa yang terjadi adalah penyesuaian, bukan pemotongan, menjadi pertanyaan terbuka bagi publik tentang bagaimana pembenahan tata kelola memengaruhi pembelian bahan baku di tingkat dapur.

Topik: Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Keuangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), SPPG

Baca juga

Terbaru