Edisi Sabtu, 14 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Harga Keekonomian Pertalite Rp18.102 per Liter, Jual Rp10.000; Selisih Ditanggung APBN

Harga keekonomian Pertalite per Oktober 2026 mencapai Rp18.102 per liter, sementara harga jualnya dipertahankan Rp10.000 per liter. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan selisihnya ditanggung APBN dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (13/11/2026). Realisasi subsidi dan kompensasi hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp415,8 triliun.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 3 menit baca
Gambar hitam dan putih dari pertemuan bisnis dengan profesional yang beragam berkolaborasi.
Ilustrasi · Foto: Vlada Karpovich / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Harga keekonomian Pertalite per Oktober 2026 telah mencapai Rp18.102 per liter, sedangkan pemerintah menetapkan harga jualnya Rp10.000 per liter. Pemerintah tidak menaikkan harga jual tersebut.

Selisih harga Pertalite maupun Solar ditanggung APBN. "Selisih harganya Pertalite maupun Solar ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak," kata Suahasil Nazara. Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan di Jakarta Pusat pada Jumat (13/11/2026).

Untuk Solar, harga keekonomian tercatat Rp21.457 per liter, jauh di atas harga jual Rp6.800 per liter. Pemerintah tetap mempertahankan harga jual Solar meski harga keekonomiannya meningkat.

Sepanjang 2024 hingga Maret 2026, harga keekonomian Pertalite hanya sedikit di atas Rp10.000 per liter. Mulai April 2026 angkanya meningkat tajam, yang menurut pemerintah dipicu dampak perang. "Namun mulai April 2026, harga keekonomian Pertalite meningkat tajam. Ini yang meningkatkan belanja subsidi dan kompensasi energi," ujar Suahasil.

Beban anggaran ikut membesar. Subsidi dan kompensasi energi serta nonenergi hingga 31 Oktober 2026 menyentuh Rp415,8 triliun, atau 93 persen dari alokasi awal APBN 2026. Angka itu naik 32 persen dibanding periode sama 2025, saat subsidi tercatat Rp194,9 triliun dan kompensasi Rp120 triliun.

Realisasi tersebut terdiri atas subsidi Rp261,4 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun. Pemerintah menaikkan pagu subsidi dan kompensasi 2026 dari Rp447 triliun menjadi Rp500 triliun, sehingga realisasi setara 83,2 persen dari pagu terbaru.

Volume penyaluran juga naik. BBM bersubsidi tersalur 15,24 juta kiloliter hingga Oktober 2026, naik 9,5 persen dari 13,91 juta kiloliter setahun sebelumnya. Penyaluran elpiji 3 kilogram mencapai 6,49 juta ton, naik 2,3 persen.

Harga minyak menjadi latar utama. ICP Oktober 2026 ditetapkan US$117,24 per barel, naik US$4,43 dari September yang US$112,81. Memasuki November, ICP diproyeksikan US$103,94 hingga US$108,94 per barel. Rata-rata ICP tahun berjalan US$94,4 per barel, sementara asumsi APBN 2026 US$70 per barel.

Nilai tukar turut menekan. Rata-rata rupiah tahun berjalan Rp17.529 per dolar AS, dibanding asumsi awal Rp16.500. Pemerintah menyebut perang di Timur Tengah dan dinamika domestik sebagai hal yang belum diperkirakan ketika APBN disusun.

Di sisi postur anggaran, defisit hingga Oktober 2026 Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari PDB, dengan target setahun 2,85 persen. Pendapatan negara Rp2.618 triliun, tumbuh 23,9 persen secara tahunan. Belanja negara Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, dengan sisa Rp945,2 triliun untuk November-Desember.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan, "Pengendalian volume konsumsi dan perbaikan ketepatan sasaran subsidi menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan anggaran". Kepala Ekonom Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, mengatakan, "Keterlambatan pembayaran atau pelebaran selisih harga dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan jangka pendek perusahaan."

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Bagi Bali, yang perekonomiannya bertumpu pada pariwisata, harga jual Pertalite yang tetap Rp10.000 per liter berpotensi menjaga biaya mobilitas warga dan pelaku usaha. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 11,22% dan transportasi 8,03% pada kuartal III-2026; harga BBM yang ditahan dapat turut membantu menjaga biaya operasional sektor tersebut, meski kaitan langsungnya patut dicermati.

Dengan subsidi dan kompensasi mencapai Rp415,8 triliun serta pagu dinaikkan menjadi Rp500 triliun, ruang fiskal berpotensi menyempit. Defisit 1,47 persen dari PDB masih jauh dari target 2,85 persen, tetapi bila harga minyak bertahan tinggi, menjadi pertanyaan seberapa lama harga jual dapat ditahan tanpa menekan belanja lain. Proyeksi ICP November yang lebih rendah dari Oktober dapat sedikit meredakan tekanan itu.

Topik: Pertalite, APBN, Menteri Keuangan

Baca juga

Terbaru