BI Bali dan Pemprov Bali Rinci Tiga Strategi Keuangan Digital untuk Smart Province

DENPASAR, KULKUL — Bank Indonesia (BI) di Bali memaparkan tiga strategi untuk mewujudkan Smart Province Bali melalui ekonomi keuangan digital. Ketiganya adalah digitalisasi pemerintah, digitalisasi dunia usaha, dan digitalisasi layanan masyarakat.

Pemaparan itu disampaikan dalam Balidigifest x Baligivation 2026 di Prime Plaza Sanur, Denpasar. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, 12–14 November 2026.

BI Bali menyelenggarakan acara ini bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster membuka kegiatan secara resmi.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Ronald D. Parluhutan, menyatakan bahwa BI berkomitmen mendukung Smart Province Bali. Ia merinci bentuk dukungan itu dalam tiga strategi.

"Implementasi ini kami lakukan melalui tiga strategi utama, yaitu digitalisasi pemerintah, digitalisasi dunia usaha, dan digitalisasi layanan masyarakat," kata Ronald D. Parluhutan.

Strategi pertama menyasar birokrasi daerah. Di sisi pemerintah, BI mendukung percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta pemakaian Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Pemprov Bali disebut telah menyiapkan aplikasi yang bisa langsung dipakai perangkat daerah untuk mendukung pembayaran digital. Aplikasi itu menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembayaran nontunai dalam tata kelola pemerintahan.

"Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan berbagai aplikasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh perangkat daerah guna mendukung ekosistem pembayaran secara digital dalam tata kelola pemerintahan," kata I Gusti Ngurah Puspa Udiyana.

Puspa Udiyana menjabat Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali. Ia memaparkan arah kebijakan dan penerapan Smart Province Bali.

Menurut Puspa Udiyana, kebijakan itu bertumpu pada tiga hal: integrasi data, penguatan konektivitas, dan kolaborasi lintas sektor.

Strategi kedua berfokus pada pelaku usaha. BI memperluas penerimaan pembayaran lewat QRIS dan mendorong digitalisasi UMKM.

BI juga memperkuat ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus menerapkan QRIS Cross Border. Skema lintas negara itu masuk dalam rangkaian digitalisasi dunia usaha.

Strategi ketiga ditujukan kepada warga.

Salah satu agenda utama acara adalah talkshow di Griya Agung Ballroom, Prime Plaza Sanur.

Sesi itu menghadirkan otoritas, perbankan, dan pelaku teknologi dalam satu forum. Tujuannya adalah mempercepat transformasi digital di Bali.

Dari kalangan perbankan, Direktur Teknologi Informasi PT BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, menilai layanan perbankan digital penting. Menurutnya, layanan itu dapat memperluas inklusi keuangan dan pembiayaan produktif di seluruh Bali.

Keynote speech disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi.