Bappenas Petakan Enam Isu Strategis Ketimpangan Ekonomi Bali, Dorong Super Hub Kreatif

Pemetaan itu mencakup enam isu yang dibagi dalam tiga kelompok dan dipaparkan di Bali Digifest ke-5, Denpasar, Kamis (12/11).

"Modal tentu saja penting, namun modal belum sama dengan hasil, kami memetakan paling tidak enam isu strategis dalam tiga kelompok," kata Rachmat Pambudy.

Bappenas menilai ketimpangan ekonomi daerah mencerminkan distribusi sumber pertumbuhan, investasi, serta akses terhadap peluang usaha dan lapangan kerja yang belum merata. Di Bali, perekonomian masih bertumpu pada pariwisata dan terkonsentrasi di wilayah selatan.

Kerentanan itu tampak ketika pariwisata berhenti total pada 2021. Kondisi tersebut mendorong Bappenas dan Pemprov Bali meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.

Selain soal struktur ekonomi, Bappenas menyoroti pelaku lokal yang masih sebatas memakai teknologi digital dan belum berperan sebagai pencipta. Masalah lain meliputi ekosistem kekayaan intelektual, pembiayaan, dan koordinasi lintas sektor yang belum terpadu.

"Diversifikasi Bali berarti diversifikasi sektor sekaligus wilayah, dan itu hanya mungkin bila pusat dan daerah bergerak dalam satu peta jalan," kata Rachmat Pambudy.

Pada kesempatan yang sama di Denpasar, Rachmat menguraikan visi menjadikan Bali super hub ekonomi kreatif dan digital Indonesia yang bertaraf internasional.

"Jika pariwisata telah membawa dunia datang ke Bali, maka ekonomi kreatif dan digital akan membawa karya-karya Bali menjangkau seluruh penjuru dunia," kata Rachmat Pambudy.

Modal yang dimiliki Bali cukup besar. Angka investasi tersebut setara sekitar US$ 543,96 juta.

Dari sisi digital, Indeks Pembangunan TIK Bali berada di peringkat keenam nasional. Sebanyak 99 persen pemuda Bali disebut terampil TIK, sementara penetrasi internet mencapai 90,59 persen, peringkat ketiga nasional. East Ventures dalam Indeks Daya Saing Digital kuartal III-2026 menempatkan Bali di posisi ketujuh dengan skor 51,7, ditopang pertumbuhan kumulatif 3,7% di sektor informasi dan komunikasi.

Di tingkat nasional, pemerintah ingin mengerek sumbangan ekonomi kreatif pada PDB dari 7,38% ke atas 8%. Porsi ekonomi digital dibidik naik dari sekitar 9% menjadi 12% hingga 13%. Langkah ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029 yang mematok pertumbuhan ekonomi 8% per tahun dan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0,5% pada 2029.

Target pertumbuhan 8% juga dibahas di Medan pada hari yang sama. Anang Budi Gunawan, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah di Kementerian PPN/Bappenas, menyebut Presiden telah mengamanatkan akselerasi menuju angka itu pada 2029. Menurut dia, tahun 2027 menjadi titik tengah rentang lima tahun menuju target tersebut.

"Akselerasinya pakai apa? Memakai industrialisasi dan investasi," kata Anang Budi Gunawan. Ia optimistis pertumbuhan triwulan IV 2026 lebih tinggi sehingga target 2026 tercapai. Pertumbuhan triwulan III tercatat 5,47, di atas target tahunan 5,4.

Di Nusa Dua pada Kamis (12/11/2026), Rachmat juga menyampaikan lima pilar kebijakan untuk industri sawit dalam pembukaan IPOC ke-22.

"Inovasi adalah strategi utama kita untuk ketahanan ekonomi dan kedaulatan nasional," kata Rachmat Pambudy.