Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Bappeda se-Bali Selaraskan Rencana Pembangunan dengan Pusat dalam Rakor di Buleleng

Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Bali berkumpul dalam rapat koordinasi tiga hari, 8–10 Oktober 2026, di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng. Forum itu menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan RPJMN 2025–2029 dan rencana kerja pemerintah pusat. Di Gorontalo, sebuah forum terpisah membahas sinkronisasi usulan jalan dan irigasi untuk 2027.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 3 menit baca
Seorang petani pria dewasa sedang memancing di sawah yang subur di Jawa Tengah, Indonesia.
Ilustrasi · Foto: Found GHI / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Bali menggelar rapat koordinasi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pusat. Kegiatan berlangsung tiga hari, 8 hingga 10 Oktober 2026.

Forum itu dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng. Peserta berjumlah lebih dari 150 orang dari jajaran Bappeda provinsi dan kabupaten/kota.

Tema rakor menekankan sinergi serta keselarasan pembangunan pusat dan daerah demi mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 yang berlandaskan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Pertemuan ini dipandang sebagai momentum menyelaraskan RPJMN 2025–2029 dengan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus RKP dengan RKPD.

Dalam sambutannya, Ika Putra menggambarkan Bappeda sebagai bagian dari sistem pemerintahan besar yang tersusun dari subsistem yang saling menopang. Ia menilai kerja sama Bappeda provinsi dengan kabupaten/kota akan menguatkan sistem perencanaan daerah yang terpadu dengan sistem pembangunan nasional.

Ika Putra juga menegaskan bahwa berhasil-tidaknya pembangunan tidak hanya ditentukan mutu dokumen perencanaan, tetapi juga koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi para pemangku kepentingan. Ia meminta hubungan baik dengan kementerian dan lembaga pusat terus dirawat lewat komunikasi yang berkesinambungan.

"Filosofi menyama braya yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan perlu menjadi semangat bersama dalam menjalankan tugas pembangunan," kata Ika Putra. Ia menambahkan, "Setiap kebijakan dan program pembangunan harus dapat dilaksanakan secara selaras, terukur, dan berkelanjutan".

Di sela rakor, diberikan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota: Jembrana di peringkat pertama, Gianyar kedua, dan Klungkung ketiga.

Persoalan sinkronisasi usulan ke pusat juga dibahas di daerah lain.

Rapat tersebut berfokus pada konektivitas jalan, jaringan irigasi pertanian, dan mekanisme pengusulan alokasi Inpres Jalan Daerah (IJD) ke pemerintah pusat. Kabupaten/kota yang hendak mengusulkan jalan, jembatan, daerah irigasi, atau jaringan irigasi air tanah disebut wajib melengkapi DED, Readiness Criteria, dan Feasibility Study.

Ketua Komisi III, Espin Tulie, menyatakan penetapan status kepemilikan dan kewenangan jalan merupakan hal paling mendasar yang harus diutamakan dalam pengusulan IJD. "Alhamdulillah banyak informasi-informasi yang kami dapatkan termasuk solusi-solusi yang untuk penanganan," kata Espin Tulie.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Rakor di Buleleng memperlihatkan bahwa keselarasan dokumen, dari RPJMN ke RPJMD dan dari RKP ke RKPD, dipandang sebagai pekerjaan bersama provinsi dan kabupaten/kota. Penekanan Ika Putra bahwa koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi sama pentingnya dengan mutu dokumen dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa rencana yang rapi belum tentu berjalan tanpa hubungan kerja yang terawat dengan pusat. Penghargaan bagi Jembrana, Gianyar, dan Klungkung juga berpotensi menjadi tolok ukur bagi daerah lain di Bali.

Pengalaman Gorontalo, yang berbeda wilayah dan kewenangan, dapat menjadi pembanding tentang betapa teknisnya proses pengusulan ke pusat. Syarat DED, Readiness Criteria, dan Feasibility Study serta kejelasan status kewenangan jalan menunjukkan bahwa usulan membutuhkan kelengkapan dokumen sebelum dibahas lebih jauh. Apakah pola semacam itu relevan bagi usulan daerah di Bali menjadi pertanyaan yang patut dicermati, sebab rakor Bappeda se-Bali menyoroti penyelarasan perencanaan dan komunikasi dengan pusat.

Topik: Bappeda se-Bali

Baca juga

Terbaru