Edisi Senin, 16 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Pembayaran Digital Lampaui Tunai untuk Pajak dan Retribusi Daerah di Bali

Keterangan itu disampaikan di Denpasar pada Senin (16/11/2026), bersamaan dengan data pendapatan asli daerah Bali sebesar Rp14,8 triliun hingga triwulan III 2026.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 2 menit baca
Profesional bisnis berdiskusi selama rapat di lingkungan kantor modern.
Ilustrasi · Foto: Vlada Karpovich / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Pembayaran pajak dan retribusi daerah di Bali kini lebih banyak dilakukan lewat kanal digital ketimbang tunai. Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Bali, Ronald Dungdung Parluhutan, menyampaikan hal itu di Denpasar pada Senin (16/11/2026).

Angka tersebut menandai bahwa transaksi nontunai kini menjadi mayoritas dalam penerimaan daerah.

Pendapatan asli daerah seluruh pemerintah daerah di Bali menembus Rp14,8 triliun hingga triwulan III 2026. Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Bali secara menyeluruh berada pada 97,3 persen.

Pada semester I 2026, rata-rata capaian indeks tersebut sudah berada di atas 96 persen. Dengan demikian, tingkat elektronifikasi relatif stabil sepanjang tahun berjalan.

Sebagai pembanding, penerimaan lewat kanal pembayaran digital pada 2025 mencatat proporsi 46,82 persen dengan nilai Rp8,46 triliun. Adapun kanal digital lainnya menyumbang 52,81 persen, setara transaksi Rp4,28 triliun. Penerimaan yang memakai QRIS baru 0,55 persen.

Di sektor layanan publik lain, BI Bali bersama pemerintah daerah dan mitra perbankan meluncurkan pembayaran nontunai berbasis QRIS serta fitur QRIS Tap di Shuttle Intaran.

Peluncuran berlangsung pada saat penutupan Bali Digital Innovation Festival (Baligivation) 2026, yang juga jatuh pada Hari Raya Tumpek Landep.

Menurut Achris Sarwani, cara memakainya sederhana. "Pengguna cukup membuka aplikasi pembayaran digital, memilih fitur QRIS Tap, lalu mendekatkan ponsel pintar ke terminal pembaca untuk menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik," kata Achris Sarwani. Pengguna tidak perlu memindai kode batang.

BI Bali dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali juga menggulirkan tarif khusus Rp68 untuk memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali. Insentif itu mencakup Trans Metro Dewata dan Trans Sarbagita, dengan total 850 kuota penumpang per hari.

Promo tersebut berjalan sejak 15 hingga 30 November 2026, dan Shuttle Intaran mendapat kuota harian 150 penumpang.

Di tingkat nasional, pembahasan digitalisasi perpajakan juga menyentuh ranah peradilan. Ukuran keberhasilan digitalisasi putusan bagi Kamar Pajak dinilai terletak pada kemampuan pihak terkait memperkirakan arah sengketa sebelum diputus, bukan pada banyaknya dokumen yang diunggah. Gagasan itu dikaitkan dengan buku terbitan DDTC pada 2026.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Peralihan ke kanal digital dapat menjadi catatan penting bagi tata kelola pungutan di Bali. Data menunjukkan proporsi digital naik dari 46,82 persen pada 2025 menjadi 53,37 persen hingga September 2026, sementara PAD mencapai Rp14,8 triliun. Hubungan antara keduanya patut dicermati, tetapi data yang ada belum cukup untuk menyimpulkan bahwa digitalisasi menjadi penyebab langsung kenaikan penerimaan.

Penggunaan QRIS yang baru 0,55 persen dari penerimaan berpotensi menjadi pertanyaan tentang seberapa jauh kanal itu dapat diperluas, terutama setelah QRIS Tap diperkenalkan di layanan publik seperti Shuttle Intaran. Dari sisi kepastian hukum, pandangan bahwa digitalisasi diukur dari kemampuan memperkirakan arah sengketa, bukan sekadar keterbukaan dokumen, dapat menjadi cermin bagi pemerintah daerah: transparansi pembayaran yang makin elektronik berpotensi lebih bermakna bila disertai konsistensi aturan.

Topik: Provinsi Bali

Baca juga

Terbaru