Relawan Gibran Tanggapi Catatan PDIP Soal Ijazah, Evaluasi Pemerintahan Masuk Tahun Ketiga

DENPASAR, KULKUL — Balasan datang dari kubu pendukung Gibran Rakabuming setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaparkan catatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran. Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menanggapi catatan itu dengan menyoroti polemik ijazah Gibran ^[1].

Andi Azwan menyatakan Gibran memegang sertifikat Advanced Diploma dari MDIS. Menurut dia, sertifikat itu diklaim setara dengan tamat SMA atau kelas 3 SMA ^[1].

Catatan Hasto sendiri menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut lembaga itu menemukan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, dan bahwa tidak ada bukti ijazah SMA ^[1].

Perdebatan itu muncul bersamaan dengan masuknya pemerintahan Prabowo-Gibran ke tahun ketiga pada Oktober 2026 ^[2]. Pada momen yang sama, sejumlah tokoh agama menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah ^[2].

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas berharap tekad memberantas korupsi tidak berhenti sebagai slogan politik. "Artinya siapapun yang terlibat dalam praktek tidak terpuji tersebut harus ditindak, diperiksa, serta diproses secara transparan, sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Anwar Abbas ^[2].

"Kami tentunya semua berharap tata kelola pemerintahan ke depan semakin bersih, transparan, dan akuntabel," kata Jacklevyn Frits Manuputty ^[2].

Harapan itu berlatar sejumlah perkara. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya terjerat korupsi ^[2]. Wakil Menteri Immanuel Ebenezer dikaitkan dengan dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan ^[2].

Perkara lain menyangkut Dana Siap Pakai di BNPB, yang melibatkan adik mantan Kepala BNPB Suharyanto ^[2]. Di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, tercatat empat kasus dugaan korupsi dan pungutan liar ^[2].

Di sisi lain, pemerintah memaparkan capaian melalui rilis Bappenas. Sebanyak 145 aturan pupuk dihapus dan 65 Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I dibangun untuk memperkuat produksi pangan dalam negeri ^[3].

Pada sektor energi, impor solar dihentikan sejak 1 Juli 2026. Penyaluran biodiesel B50 tercatat 3,4 juta kiloliter hingga 7 September 2026 ^[3].

Program Cek Kesehatan Gratis diikuti 99,1 juta jiwa pada 2026 ^[3].

Penerima Makan Bergizi Gratis tercatat 8.304.231 jiwa per 5 April 2026, sementara 22 RSUD naik kelas menjadi tipe C ^[3]. Penduduk miskin berkurang 0,43 juta orang hingga Maret 2026, dan Program Keluarga Harapan menjangkau 9,7 juta keluarga ^[3].

Pemerintah juga menanggung iuran JKN bagi 96,8 juta peserta, dan 23.000 gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun ^[3].

Dari sektor keuangan, OJK menyatakan telah memperkuat integritas pasar modal. Pendapatan emiten domestik melonjak 15,9 persen pada triwulan kedua 2026 ^[5]. Dari 962 emiten tercatat, 74 persen membukukan laba ^[5].

MSCI menilai Indonesia unggul pada 16 dari 18 indikator utama pada Juni 2026 ^[5].

Otoritas keuangan menjatuhkan sanksi administratif senilai total Rp1,5 triliun kepada pelanggar aturan pasar modal. Ambang batas pelaporan kepemilikan saham ditetapkan satu persen, yang disebut lebih ketat dibandingkan negara lain ^[5].

Namun investor asing tercatat menjual bersih Rp3,3 triliun dalam dua hari terakhir. "Alhamdulillah dua hari ini pasar kita sudah kembali bangkit. Ini kekuatan domestik Bapak, karena asing masih jual bersih dalam dua hari terakhir sebesar Rp3,3 triliun," kata Friderica Widyasari Dewi ^[5].

Evaluasi juga datang dari masyarakat sipil. Aksi Kamisan edisi ke-930 digelar untuk menilai kebijakan pemerintah yang disebut membawa bencana ekologis dan merugikan rakyat ^[4].