Edisi Minggu, 22 November 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

UMP Bali 2027 Rp4.559.287, FSPM Apresiasi Meski Masih di Bawah Estimasi KHL

Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani keputusan upah minimum 2027 pada 19 November 2026. UMP ditetapkan Rp4.559.287 per bulan, sedangkan UMSP hotel bintang Rp4.644.907, dan keduanya berlaku mulai 1 Januari 2027. FSPM Regional Bali menyambut kebijakan itu sebagai langkah awal yang positif, tetapi mencatat angkanya masih di bawah estimasi kebutuhan hidup layak.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 4 menit baca
Sekelompok profesional yang beragam berkolaborasi selama rapat bisnis di lingkungan kantor.
Ilustrasi · Foto: Sora Shimazaki / Pexels

Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali menyambut penetapan itu dengan apresiasi.

Keputusan yang sama mengatur UMP sekaligus Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027, dan keduanya mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Untuk sektor hotel bintang, UMSP ditetapkan Rp4.644.907 per bulan. Besaran sektoral itu mengacu pada klasifikasi lapangan usaha edisi 2025.

Ia menilai kebijakan Gubernur Koster sebagai langkah awal yang positif untuk membenahi pengupahan di Bali setelah hampir sepuluh tahun persoalan upah rendah membayangi pekerja.

FSPM juga mengajak kalangan pengusaha menerima dan menjalankan kebijakan pengupahan tersebut dengan baik. Organisasi itu menilai keputusan gubernur dapat menjadi awal peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Bali.

Apresiasi itu disertai catatan. FSPM mengakui UMP 2027 masih berada di bawah estimasi kebutuhan hidup layak (KHL). Berdasarkan perhitungan FSPM, KHL Bali pada 2026 berkisar Rp5,6 juta per bulan.

Dari sisi pemerintah provinsi, penetapan UMP 2027 disebut bertumpu pada sejumlah pertimbangan: aturan yang berlaku, rekomendasi dewan pengupahan, dan aspirasi pekerja. Rujukan lainnya adalah berita acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali tertanggal 18 November 2026 yang memuat rekomendasi UMP dan UMSP 2027.

FSPM Regional Bali bersama KSPSI Provinsi Bali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026. Serikat pekerja meminta UMP dihitung dengan pendekatan KHL yang ditetapkan pada 2026 sebesar Rp5.604.481 untuk 2027.

FSPM, menurut keterangan yang sama, juga meminta UMP mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, yaitu Rp4.559.287. Angka itulah yang akhirnya dipakai dalam keputusan gubernur.

"UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan," kata Wayan Koster.

Dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459 per bulan, UMP 2027 naik sekitar 42,15 persen. Dalam keputusan itu, UMP 2027 disebut setara 81,35 persen dari KHL 2027 yang berjumlah Rp5.604.481 dan dinyatakan telah memenuhi kebutuhan hidup layak.

Penilaian itu berbeda dari pembacaan FSPM, yang menyatakan besaran upah minimum yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja. Sebelum keputusan terbit, FSPM mengusulkan rentang UMP Bali 2027 dari Rp4,7 juta hingga Rp5.604.481 per bulan. Batas bawah usulan itu sekitar 80 persen KHL dan batas atasnya 100 persen KHL.

FSPM bersama Aliansi Bali Tidak Diam sebelumnya mendorong agar KHL menjadi acuan utama penetapan UMP 2027, dengan target ideal setara 100 persen KHL.

Selisih antara UMP dan KHL Bali pada angka tersebut mencapai Rp2.397.022 setiap bulan. Rai Budi Darsana menyebut posisi itu menunjukkan ketertinggalan Bali dari gambaran nasional.

"Artinya, pemenuhan kebutuhan hidup layak melalui upah minimum di Bali masih tertinggal cukup jauh dibandingkan gambaran nasional," kata Ida Dewa Made Rai Budi Darsana.

Pengolahan data 38 provinsi menempatkan rata-rata pemenuhan KHL oleh UMP nasional pada kisaran hampir 80 persen. Dengan UMP 2026, Bali berada jauh di bawah rata-rata tersebut.

Riwayat kenaikan UMP Bali menunjukkan pola yang berubah dari tahun ke tahun. Pada 2016 kenaikannya 11,50 persen, lalu 8,25 persen pada 2017, 8,71 persen pada 2018, dan 8,03 persen pada 2019. Tahun 2020 naik 8,53 persen, sedangkan pada 2021 tidak ada kenaikan.

Kenaikan pada 2022 hanya 0,92 persen, disusul 7,81 persen pada 2023 dan 3,69 persen pada 2024. Pada 2025 UMP naik 6,50 persen dan pada 2026 naik 7,04 persen.

Pada periode 2010 sampai 2015, sebelum PP Nomor 78 Tahun 2015 berlaku, UMP Bali selalu berada di atas 80 persen KHL. Rasionya mencapai 110,48 persen pada 2014 dan 100,52 persen pada 2015.

Landasan hukum keputusan gubernur mencakup UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Rujukan lain adalah UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta PP Nomor 36 Tahun 2021.

Dengan berlakunya mulai 1 Januari 2027, ketentuan tersebut menjadi patokan pengupahan di Bali pada tahun depan.

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Dari lensa ekonomi, dua angka yang berdampingan dalam keputusan ini patut dicermati. Pemerintah provinsi menyebut UMP 2027 setara 81,35 persen KHL dan telah memenuhi kebutuhan hidup layak, sedangkan FSPM mengakui upah itu masih di bawah estimasi KHL. Perbedaan pembacaan tersebut berpotensi memengaruhi cara pekerja dan pengusaha menilai apakah upah ini sudah memadai atau masih perlu disesuaikan pada tahun-tahun berikutnya. Usulan FSPM sendiri berkisar Rp4,7 juta hingga Rp5.604.481, sehingga angka yang ditetapkan menjadi pertanyaan tersendiri bagi serikat pekerja, meski FSPM juga pernah meminta UMP mengikuti rekomendasi dewan pengupahan.

Dalam konteks pariwisata, penetapan UMSP hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan lebih tinggi daripada UMP umum Rp4.559.287. Selisih itu dapat menjadi rujukan bagi pengelola hotel bintang dalam menyusun struktur biaya tenaga kerja menjelang 1 Januari 2027. Seruan FSPM agar pengusaha menerima dan menjalankan kebijakan ini menunjukkan bahwa kepatuhan di tingkat usaha akan menentukan sejauh mana angka di atas kertas berubah menjadi penghasilan nyata pekerja. Dari riwayat kenaikan, UMP 2026 yang baru memenuhi 57,23 persen KHL membuat lonjakan sekitar 42,15 persen ke angka 2027 berpotensi menjadi titik koreksi yang cukup besar, dan perkembangan rasio terhadap KHL pada tahun-tahun mendatang patut dicermati.

Topik: Wayan Koster, Provinsi Bali, FSPM, Gubernur Bali

Baca juga

Terbaru