BSU 2026 Rp900.000 Belum Cair, Kemenaker Masih Proses Administrasi
Bantuan Subsidi Upah 2026 senilai Rp900.000 untuk periode Oktober hingga Desember belum disalurkan kepada pekerja per Jumat (20/11/2026). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut proses administrasi masih berjalan di Kementerian Keuangan. Penyaluran dijadwalkan November hingga Desember.

DENPASAR, KULKUL — Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 belum sampai ke tangan pekerja. Hingga Jumat (20/11/2026), dana itu belum disalurkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan proses masih berada di tahap administrasi. "BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli.
Pemerintah kembali menyalurkan BSU untuk Oktober hingga Desember 2026. Besarnya Rp300.000 per bulan, sehingga totalnya Rp900.000. Nilai yang sama disebut untuk tiga periode tersebut.
Bantuan hanya diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi syarat. Pemerintah pusat merencanakan penyaluran secara bertahap.
Menurut laman resmi Kemnaker, penerima harus warga negara Indonesia ber-NIK. Mereka juga mesti tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Peserta Penerima Upah hingga Agustus 2026. Batas upahnya Rp3.500.000 per bulan, atau setara UMP/UMK.
Pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebelum penyaluran diprioritaskan. ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima.
Status penerima dapat dicek secara online dengan NIK KTP, salah satunya lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Namun pada 20 November 2026 menu pengecekan kelayakan di aplikasi itu belum tersedia, dan yang aktif baru menu Pengkinian Data BSU. Pengecekan baru bisa dilakukan setelah penyaluran resmi berjalan.
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan pengkinian data calon penerima masih dapat dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. "Saat ini pengkinian data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026, masih dapat dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan," demikian pernyataan BPJS Ketenagakerjaan. Soal informasi yang sah, Yassierli menegaskan, "Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan".
Kemenaker berwenang menetapkan pedoman, kriteria, penerima, dan penyaluran, sedangkan pemerintah daerah tidak ditugaskan khusus mengawal penyaluran.
"Kami tidak memiliki kewenangan, karena BSU sepenuhnya kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)," kata Tri Wahyudi. Ia menambahkan, "Validasi hingga penetapan BSU oleh Kemenaker, hingga saat ini kami juga tak memiliki data jumlah calon penerima," kata Tri Wahyudi.
UMK Kulon Progo sebesar Rp2,5 juta, jauh di bawah ambang batas calon penerima, sehingga mayoritas pekerja di sana masuk kriteria. Disnaker setempat tetap membuka layanan konsultasi.
Analisis redaksi
Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.
Pernyataan Yassierli bahwa proses masih di Kementerian Keuangan dapat menjelaskan mengapa menu pengecekan kelayakan di JMO belum aktif, sementara pengkinian data masih dibuka. Pencairan berpotensi baru berjalan setelah administrasi tuntas, dan jadwal November hingga Desember patut dicermati karena waktunya kian sempit.
Kewenangan yang terpusat di Kemenaker dapat membuat pekerja bergantung pada kanal resmi pusat, sebagaimana ditegaskan Yassierli. Disnaker Kulon Progo yang tidak memegang data calon penerima menjadi pertanyaan tersendiri bagi pekerja yang ingin bertanya ke daerah, meski layanan konsultasi tetap dibuka.
Topik: Bantuan Subsidi Upah (BSU), JMO, Kulon Progo
Baca juga
Ekonomi Bali
BSU Rp900 Ribu: Besaran dan Syarat Sudah Diatur, Jadwal Pencairan Masih MenungguEkonomi Bali
BSU Rp900 Ribu Dibayarkan Sekaligus, Dijadwalkan Cair November–Desember 2026 tetapi Anggaran Masih DiprosesPemerintahan
Komisi IV DPRD Bali Dorong Perda Jaminan Sosial bagi Pekerja InformalEkonomi Bali
UMP Bali 2027 Rp4.559.287, FSPM Apresiasi Meski Masih di Bawah Estimasi KHL
Terbaru
- Tiga Wisatawan Asing Diselamatkan Tim SAR Setelah Jet Ski Mati di Perairan Uluwatu · Denpasar & Badung ·
- Jembrana Raih Penghargaan Sekretariat TPAKD Terbaik se-Bali dari OJK 2026 · Ekonomi Bali ·
- UMP Bali 2027 Ditetapkan Rp 4.559.287, Naik 42,15 Persen dan Tertinggi di Daftar Provinsi · Ekonomi Bali ·
- Kapolresta Banyuwangi Pimpin Tabur Bunga di Selat Bali pada HUT ke-76 Polairud · Denpasar & Badung ·
- Putri Koster: Sekitar 80 Persen Endek di Pasar Bali Berasal dari Luar Daerah · Ekonomi Bali ·