Hakim PN Jakarta Timur Tolak Perlawanan Roy Suryo, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Berlanjut

DENPASAR, KULKUL — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menolak perlawanan yang diajukan terdakwa Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Putusan sela itu dibacakan pada Senin, 19 Oktober 2026 ^[13].

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan, "Mengadili menyatakan perlawanan advokat terdakwa Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo tidak dapat diterima," kata Christina Endarwati ^[8].

Majelis sekaligus memerintahkan penuntut umum meneruskan pemeriksaan perkara Nomor 300/Pid.B/2026/PN JKT Timur atas nama terdakwa ^[8]. Dengan putusan tersebut, perkara melaju ke tahap pembuktian ^[3]. Hakim juga menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan ^[12].

Perlawanan Roy Suryo bertumpu pada putusan praperadilan nomor 99/PID.PRA/2026/PN Jakarta Selatan, yang ia pakai sebagai alasan untuk menggugurkan surat dakwaan jaksa ^[10]. Majelis menyatakan dalil itu tidak berdasarkan hukum ^[10].

Menurut majelis, putusan praperadilan tersebut hanya menyatakan tidak sah tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Akibatnya, seluruh berkas penyidikan tidak otomatis menjadi tidak sah ^[10].

Majelis hakim turut menilai penyempurnaan surat dakwaan sudah sesuai batas waktu yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ^[13]. Jaksa penuntut umum Diffaryza sebelumnya meminta majelis menolak perlawanan itu ^[9].

Penuntut umum menyatakan surat dakwaan berregister PDM-134 telah memenuhi Pasal 75 ayat (2) undang-undang yang sama ^[9]. Jaksa menyebut rangkaian peristiwa dalam perkara ini terjadi pada periode 22 April hingga 21 Mei 2025 ^[9].

Berdasarkan dakwaan, perkara bermula pada 26 Maret 2025 dan jaksa menunjuk tiga unggahan yang dinilai menyerang kehormatan Jokowi, terdiri atas dua video YouTube dan satu unggahan di platform X ^[12].

Dakwaan subsidair memakai Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ^[11]. Dakwaan lain mengacu pada Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE ^[11]. Salah satu dakwaan menyangkut manipulasi foto ijazah S1 Jokowi lewat metode Error Level Analysis ^[6].

Sidang pembuktian dijadwalkan Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi ^[11][3]. Jaksa menyiapkan tiga saksi, yakni Lechumanan, Maret Samuel Sueken, dan Andi Kurniawan, yang disebut sebagai para pelapor ^[7].

Nama Jokowi belum muncul dalam daftar saksi yang akan dihadirkan jaksa pada awal pembuktian ^[7]. Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo, mempertanyakan hal itu dan meminta Jokowi dihadirkan sebagai saksi pertama karena berstatus pelapor utama ^[4][6].

"Kita tahu bahwa sidang ini adalah sidang terkait Pak Joko Widodo sesungguhnya. Dialah yang menjadi pelapor dan kemudian laporan dialah yang kemudian menjadi materi dakwaan," kata Refly Harun ^[6].

Kuasa hukum lain, Abdul Gafur Sangadji, meminta jaksa menghadirkan ijazah fisik Jokowi yang disita penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti utama ^[5][6]. Ia beralasan hakim perlu kesempatan mencocokkan keterangan saksi dengan alat bukti ^[4].

Jaksa menjawab akan memakai Pasal 210 ayat (3) KUHAP sebagai dasar. "Tentunya dengan mengacu pada Pasal 210 Ayat 3 KUHAP, kami akan menghadirkan saksi sesuai dengan urutan yang kami tentukan, didukung oleh barang bukti yang relevan," kata jaksa ^[3].

Penuntut umum juga menyatakan akan mempertimbangkan penghadiran seluruh barang bukti yang berkaitan dengan perkara, meski prosesnya masih berjalan ^[2]. Ketua majelis meminta jaksa memperhatikan masukan tim advokat demi efektivitas persidangan ^[4][5].

Di luar ruang sidang, Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan menyatakan keyakinan bahwa Roy Suryo akan dipenjara ^[1]. Kuasa hukum Jokowi, Firman Pangaribuan, sebelumnya menilai nota perlawanan Roy Suryo menyerupai nota pembelaan dan terlalu prematur ^[1].