Pemerintah Kaji PLTN di Batam dan Halmahera, Impor BBM Dipusatkan di Lemigas

DENPASAR, KULKUL — Pemerintah tengah mengkaji pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Batam, Kepulauan Riau, dan di Halmahera, Maluku Utara. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026 ^[3][1].

Selain dua lokasi tersebut, Kalimantan dan Sumatera juga masuk daftar calon tapak ^[2]. Bahlil menegaskan lokasinya tidak tunggal. "Ada beberapa tempat. Tidak di satu tempat, ada beberapa tempat." kata Bahlil ^[3].

Untuk Halmahera, kajian dilakukan bersama Rusia ^[1]. Bahlil menyebut kerja sama itu masih berada pada tahap kajian. "PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu, itu adalah kerja sama kalau tidak salah, dalam kajian sekarang masih dalam kajian, itu dengan Rusia" kata Bahlil ^[1].

Sejauh ini belum ada keputusan pembangunan. Pemerintah masih menunggu hasil studi kelayakan dan belum menetapkan kapasitas pembangkit yang akan dibangun ^[3]. "Kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan ya. Untuk negaranya, negara yang punya kemampuan nuklir lah, yang punya, ang sudah teruji lah kira-kira begitu" kata Bahlil ^[1].

Dari sisi jadwal, pemerintah menargetkan Indonesia punya paling sedikit satu PLTN berdaya 500 MW yang tersambung ke jaringan listrik antara 2032 dan 2034. Konstruksi pembangkit semacam itu memakan waktu 7 hingga 10 tahun ^[4].

Yuliot juga menyatakan sudah ada 28 tapak yang disiapkan, dan beberapa tapak tambahan akan menyusul ^[4]. "Kalau ini tahun 2034, ya dari sekarang ya kita juga sudah harus menyiapkan ini tapak untuk PLTN itu sendiri." kata Yuliot Tanjung ^[4].

Indonesia disebut memiliki potensi uranium hingga 89.000 ton dan thorium 143.000 ton, dan peneliti telah memurnikan uranium hingga 60 persen ^[2].

Pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan perubahan skema impor energi. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026, revisi atas Perpres Nomor 26 Tahun 2026, mengalihkan pengadaan minyak mentah, BBM, dan elpiji dari PT Pertamina ke badan layanan umum (BLU) ^[8][6]. Lemigas ditunjuk sebagai BLU tersebut ^[6]. Dalam keadaan mendesak, seperti saat cadangan nasional menipis, Pertamina tetap dapat mengimpor langsung dengan berkoordinasi melalui BLU ^[9].

Bahlil menjelaskan perubahan itu mengganti pola lama. "Selama ini tender B2B dan memakan waktu panjang. Sekarang, G2G (kontrak antarnegara) atau G2B (kontrak negara dan pelaku usaha)" kata Bahlil ^[9]. Ia menyebut situasi saat ini sebagai "survival mode" ^[6].

Latar angkanya cukup ketat. Sepanjang 2025 Indonesia mengimpor 17,5 juta ton minyak mentah, setara sekitar 135 juta barel ^[9]. Produksi dalam negeri baru menutup kira-kira 40 persen dari kebutuhan BBM 38 juta hingga 40 juta barel pada 2026, dan persediaan BBM RON 90 hanya cukup untuk 16 sampai 19 hari ^[9]. Adapun elpiji, 85 persen kebutuhannya masih diimpor dari Amerika Serikat ^[6].

Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menilai langkah ini punya relevansi di tengah sulitnya mendapatkan minyak dan ketatnya persaingan global, meski pemerintah tidak selalu harus terjun langsung dalam impor ^[9].

Bahlil juga akan berkunjung ke India dan China untuk mencari kepastian pasokan BBM. "Saya akan berangkat ke beberapa negara, termasuk India dan China untuk mendapatkan kepastian pasokan BBM ke depan," kata Bahlil ^[7]. Lawatan itu sejalan dengan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengamankan kontrak pasokan jangka panjang ^[5]. Langkah tersebut juga dimaksudkan agar Indonesia tidak bergantung pada pasokan BBM dari Singapura ^[5].

Bahlil menjamin cadangan BBM berada pada standar minimum nasional. "Saya jamin bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional dan harga untuk BBM subsidi (Pertalite) tidak akan naik," kata Bahlil ^[7].