Edisi Kamis, 22 Oktober 2026
Kulkul

Kabar Bali, dari banjar sampai bandara

Kemiskinan Jember Turun ke 8 Persen, Kini Peringkat Ketiga Tertinggi di Jawa Timur

Kabupaten Jember tidak lagi masuk dua besar daerah dengan kemiskinan tertinggi di Jawa Timur setelah BPS mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8 persen pada Maret 2026. Bupati Jember Gus Fawait menyebut kabupatennya kini berada di posisi ketiga. Redaksi Kulkul membaca capaian ini sebagai bahan pembanding regional bagi daerah lain, termasuk Bali.

Redaksi KulkulTerbit Diperbarui 3 menit baca
Kumpulan profesional bisnis yang beragam dalam pertemuan strategis membahas dokumen dan grafik.
Ilustrasi · Foto: Vlada Karpovich / Pexels

DENPASAR, KULKUL — Kabupaten Jember, Jawa Timur, keluar dari dua besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi itu. Perubahan posisi tersebut tergambar dalam potret indikator pembangunan 2026 yang diserahkan BPS Jember kepada pemerintah kabupaten [1].

Bupati Jember Gus Fawait menyatakan, kabupaten yang dipimpinnya kini menempati urutan ketiga dalam daftar kemiskinan di Jawa Timur [1]. Persentase kemiskinan Jember berada di kisaran 8 persen [1].

Data BPS menunjukkan, pada Maret 2026 angka kemiskinan Jember menyentuh 8 persen, lebih rendah dibanding 8,67 persen setahun sebelumnya [2]. Rata-rata Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat 9,06 persen, sehingga Jember berada di bawah angka provinsi [2].

Dalam jumlah jiwa, penduduk miskin Jember menyusut dari 216,76 ribu pada Maret 2025 menjadi 200,77 ribu pada Maret 2026 [2]. Selisihnya sekitar 15,99 ribu jiwa dalam kurun satu tahun [2].

Gus Fawait mengaitkan capaian itu dengan sejumlah program pemerintah daerah. "Berbagai intervensi pasar murah, program Bunga Desaku yang menyediakan paket sembako, serta penyaluran bantuan pangan terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi," kata Gus Fawait [1].

Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan target lanjutan, yakni menekan jumlah penduduk miskin hingga di bawah 200.000 jiwa pada tahun-tahun mendatang [1]. Angka Maret 2026 sebesar 200,77 ribu jiwa [2] berarti selisih menuju target itu tinggal sedikit.

"Banyak indikator yang dihitung. Jadi, tidak bisa dilihat satu per satu karena penghitungan kemiskinan dilakukan secara agregat melalui survei sosial ekonomi," kata Peni Dwi Wahyu Winarsih [2].

Peni juga menekankan pentingnya menjaga daya beli. "Jadi memang harus dijaga supaya inflasi tidak turun atau peningkatan daya beli masyarakat dengan tadi," kata Peni Dwi Wahyu Winarsih [2].

Di daerah lain, pengelolaan anggaran desa juga menjadi perhatian. Badan Pemeriksa Keuangan RI bersama Komisi XI DPR RI menggelar sosialisasi akuntabilitas dana desa di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Kamis, 15 Oktober 2026 [3]. Kabupaten Karanganyar menerima alokasi dana desa Rp58 miliar [3].

"Akuntabilitas tidak berhenti pada kelengkapan dokumen dan laporan keuangan. Penggunaan anggaran juga harus menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Syamsudin [3].

Analisis redaksi

Tafsir Redaksi Kulkul atas fakta di atas, bukan bagian dari laporan.

Dari kacamata ekonomi, capaian Jember dapat dibaca sebagai contoh bahwa penurunan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh upaya menjaga harga dan daya beli. Pemerintah kabupaten menyebut pasar murah, paket sembako lewat program Bunga Desaku, dan bantuan pangan sebagai penopang [1], sementara BPS menegaskan daya beli perlu terus dijaga [2]. Bagi Bali, yang perekonomiannya bertumpu pada pariwisata, pertanyaan yang patut dicermati adalah seberapa kuat jaring pengaman harga kebutuhan pokok bagi rumah tangga berpenghasilan rendah ketika pendapatan sektor jasa berfluktuasi. Bahan yang tersedia tidak memuat data kemiskinan Bali, sehingga perbandingan angka langsung belum dapat dibuat dan hanya dapat menjadi agenda pembahasan lanjutan.

Penjelasan BPS bahwa kemiskinan dihitung secara agregat lewat survei sosial ekonomi [2] juga menjadi pengingat bahwa satu program tidak otomatis menjelaskan seluruh perubahan angka. Di sisi lain, penekanan BPK dan Komisi XI pada pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung warga [3] dapat menjadi tolok ukur bagi pengelolaan anggaran daerah mana pun. Bila kelak target di bawah 200.000 jiwa [1] tercapai, hal itu berpotensi menjadi rujukan regional tentang bagaimana intervensi harga pangan dan penyaluran bantuan memengaruhi kantong-kantong kemiskinan, termasuk di wilayah yang bergantung pada pariwisata dan nilai tanah seperti Bali.

Sumber

  1. Diskominfo Kabupaten Jember, “Jember Jadi Kabupaten dengan Tingkat Penurunan Kemiskinan Tertinggi di Jatim” — diskominfo.jemberkab.go.id
  2. RRI.co.id, “BPS Jember: Kemiskinan Turun, Daya Beli Masyarakat Perlu Dijaga” — rri.co.id
  3. rmol jateng, “BPK RI dan Komisi XI DPR RI Ingatkan Desa di Karanganyar, Dana Rp58 Miliar Harus Tepat Sasaran” — rmoljawatengah.id

Topik: Jember, Jawa Timur, BPS Jember, Komisi XI DPR RI

Baca juga

Kemiskinan Jember Turun ke 8 Persen, Kini Peringkat Ketiga